[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ccd2455d-f1d3-42de-8ae4-745380492236","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi","short_title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-10-11","effective_date","2016-11-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","67ca6d80-f62d-42d6-9884-28220e754a22","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi","short_name","Peraturan KPK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Komisi Pemberantasan Korupsi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Klasifikasi Arsip di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2016
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 9, BN. 2016 No. 1720, www.peraturan.go.id
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi TENTANG Klasifikasi Arsip di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mengelola arsip dinamis secara sistematis, efektif dan efisien;\r\nb. bahwa klasifikasi arsip merupakan salah satu instrumen pengelolaan arsip dinamis dalam rangka mewujudkan keseragaman pemberkasan arsip di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Komisi tentang Klasifikasi Arsip di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;\r\n \n 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi\r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun\r\n2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak\r\nPidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5698);\r\nUndang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang\r\nKearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5071);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009\r\ntentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5286);\r\nPeraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia\r\nNomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan\r\nKlasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2013 Nomor 238);\r\nKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133\r\nTahun 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi\r\nPemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2015-\r\n2019;\r\nPeraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik\r\nIndonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi\r\ndan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;\r\n \n Tujuan disusun peraturan ini sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan KPK dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan sebagai bentuk keseragaman dalam rangka pemberkasan dan penataan arsip agar sesuai dengan fungsi dan tugas unit kerja di KPK. Kode Klasifikasi Arsip berupa alfa numerik \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016. \n 63 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip bertujuan untuk mengelola arsip dinamis secara sistematis, efektif, dan efisien di lingkungan KPK. Klasifikasi arsip ini berfungsi sebagai acuan bagi unit kerja dalam pengelolaan arsip dinamis dan untuk mencapai keseragaman dalam pemberkasan dan penataan arsip sesuai dengan fungsi dan tugas unit kerja di KPK. Kode klasifikasi arsip menggunakan sistem alfa numerik yang terdiri dari huruf dan angka untuk mengidentifikasi masalah pokok, sub masalah, dan sub-sub masalah. Peraturan ini juga mencakup pola klasifikasi arsip yang mengelompokkan dokumen berdasarkan fungsi fasilitatif dan substantif, serta memberikan petunjuk pelaksanaan untuk memastikan kecermatan dan keterampilan dalam pemberian kode klasifikasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

KPK. Archive Classification.
No.1720, 2016

REGULATION OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 09 OF 2016
ON
ARCHIVE CLASSIFICATION
WITHIN THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

LEADERSHIP OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering :

that the Corruption Eradication Commission needs to manage dynamic archives systematically, effectively and efficiently;
that archive classification is one of the instruments for managing dynamic archives in order to realize uniformity in filing archives within the Corruption Eradication Commission;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Commission Regulation on Archive Classification within the Corruption Eradication Commission;

Bearing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ccd2455d-f1d3-42de-8ae4-745380492236","actionData","errors"]