[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ccc70885-1499-4ee1-ae1b-7329b5739c7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-02-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Paser","place_of_enactment","Tanah Grogot","theme","PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGANGKATAN-DAN-PEMBERENTIHAN-PERANGKAT-DESA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. \n Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.83 Tahun 2015. \n Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan. Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat. Dalam hal pengisian formasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong dengan Keputusan Kepala Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Paser. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Mekanisme pengisian jabatan perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.
Pembentukan Tim Seleksi oleh Kepala Desa untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan. Tim Seleksi terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat.
Persyaratan umum (pendidikan minimal sekolah menengah umum atau sederajat, usia 20-42 tahun) dan persyaratan khusus (sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa, bertempat tinggal di dusun untuk Kepala Dusun) bagi calon perangkat desa.
Proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan ujian seleksi kompetensi (tertulis, praktik, wawancara) bagi calon perangkat desa.
Konsultasi Kepala Desa dengan Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis sebelum pengangkatan perangkat desa.
Pelantikan perangkat desa oleh Kepala Desa dengan mengucapkan sumpah/janji.
Masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 60 tahun.
Pengangkatan staf perangkat desa oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan.
Kewajiban dan larangan bagi perangkat desa dan staf perangkat desa.
Pemberhentian perangkat desa karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena alasan tertentu.
Rotasi jabatan antar perangkat desa untuk penyegaran.
Pengangkatan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jika perangkat desa berhalangan.
Pakaian dinas dan atribut perangkat desa.
Kesejahteraan perangkat desa berupa penghasilan tetap, jaminan kesehatan, dan tunjangan tambahan.
Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Perangkat Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa tugas berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya.\n2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.\n3. Sekretaris Desa yang bersetatus PNS yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang ditetapkan.","sanctions","1. Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang melanggar ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Jika sanksi administratif tidak diindahkan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASER
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PASER REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
APPOINTMENT AND DISMISSAL OF VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASER,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 13
Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2015
concerning Appointment and Dismissal of Apparatus
Village as amended by Regulation
Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 concerning
Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number
83 of 2015 concerning Appointment and
Dismissal of Village Apparatus needs to stipulate
Regional Regulation concerning Appointment and
Dismissal of Village Apparatus;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution
Republic of Indonesia;
Law of the Republic of Indonesia Number 27 Year
1959 concerning Stipulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ccc70885-1499-4ee1-ae1b-7329b5739c7b","actionData","errors"]