[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ccc4811d-20fd-49cf-88e6-fb7686d99451","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-02-01","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-Pelayanan-Pasar
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO.2 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan perdagangan di pasar kepada masyarakat, perlu menyediakan prasarana dan sarana pasar yang memadai; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pelayanan pasar sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum;\r\n \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008;\r\n \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Retribusi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman uali Pasal 12 sampai dengan Pasal 36 dan Pasal 38 \n Jumlah Halaman: 18 HLM; Penjelasan: 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut sebagian Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 1 Seri B), yaitu Pasal 12 sampai dengan Pasal 36 dan Pasal 38.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Sleman. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan perdagangan di pasar kepada masyarakat dengan menyediakan prasarana dan sarana pasar yang memadai, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 110 huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, khususnya untuk pedagang. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar tersebut. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas pasar (Tipe A, B, C, D), jenis pasar (tradisional/sederhana termasuk pasar hewan), jenis tempat dasaran (kios hadap luar/dalam, los dengan/tanpa sekat, los sementara, pelataran), luas tempat dasaran, dan golongan jenis dagangan (I, II, III).

Tarif retribusi ditetapkan dalam rupiah per meter persegi per hari untuk penggunaan kios, los, dan pelataran, dengan tarif yang berbeda berdasarkan tipe pasar dan golongan jenis dagangan. Tarif juga ditetapkan untuk penggunaan pelataran di pasar hewan per ekor per hari, penjaja, bongkar muat, penyimpanan barang dagangan (lerepan), dan penggunaan fasilitas air.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, pembetulan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, pengurangan/pembatalan ketetapan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, dan tata cara pemeriksaan retribusi.

","transitional_provisions","1. Terhadap objek retribusi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 1 Seri B).","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Sleman No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277639/perda-kab-sleman-no-7-tahun-2023","15240e6e-48b2-4c91-bf77-eb0292150f52","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SLEMAN REGENCY GOVERNMENT
SLEMAN REGENCY REGULATION
NUMBER 2 OF 2012
CONCERNING
MARKET SERVICE CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SLEMAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that one of the efforts of the Regional Government in order to improve trade services in the market to the public, it is necessary to provide adequate market infrastructure and facilities;
that based on the provisions of Article 110 letter f of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the provision of market services as one type of general service charge;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Market Service Charges;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 15 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ccc4811d-20fd-49cf-88e6-fb7686d99451","actionData","errors"]