[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ccaf5594-8a07-414e-929d-35e967efd207","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang IZIN GANGGUAN BAGI KEGIATAN USAHA,\r\nPERUSAHAAN DAN INDUSTRI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014","number","11","year","2014","published_date","2014-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","IZIN GANGGUAN BAGI KEGIATAN USAHA,\r\nPERUSAHAAN DAN INDUSTRI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN GANGGUAN - KEGIATAN USAHA - PERUSAHAAN - INDUSTRI
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2014/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN GANGGUAN BAGI KEGIATAN USAHA,\r\nPERUSAHAAN DAN INDUSTRI
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan pegawasan dan pengendalian bagi kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan terhadap kelestarian lingkungan, sosial kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum diperlukan adanya peraturan mengenai Izin gangguan;\r\nPeraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha Perusahaan dan Industri tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan izin gangguan sehingga perlu diganti. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Gangguan No. 226 Tahun 1926; UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008. \n Perda ini mengatur mengenai Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri, meliputi: Kriteria Gangguan; Ketentuan Perizinan; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Pengendalian; Kewajiban dan Larangan; Retribusi Izin Gangguan; Kegiatan Usaha yang tidak wajib izin Gangguan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2014. \n Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha Perusahaan dan Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Izin Gangguan diatur dengan\r\nPeraturan Daerah tersendiri.\r\n \n 12 hlm.; Lampiran 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha Perusahaan dan Industri (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2005 Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri ini bertujuan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian bagi kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan terhadap kelestarian lingkungan, sosial kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kriteria Gangguan: Menetapkan kriteria gangguan berdasarkan lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi.
Kewajiban Izin: Setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota.
Persyaratan Izin: Pemohon harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan perizinan.
Pengawasan dan Pengendalian: Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan.
Kewajiban dan Larangan: Pemberi izin dan pemohon izin memiliki kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi.
Retribusi Izin Gangguan: Mengatur tentang retribusi izin gangguan sebagai jenis retribusi perizinan tertentu.
Kegiatan Usaha Tanpa Izin Gangguan: Menetapkan kegiatan usaha yang tidak wajib memiliki izin gangguan.

Peraturan ini mengatur berbagai jenis usaha, perusahaan, dan industri yang menimbulkan gangguan, yang diklasifikasikan berdasarkan intensitas dampaknya (besar, sedang, kecil) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah.

","transitional_provisions","1. Izin gangguan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Walikota dapat menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha atau penutupan sementara tempat usaha.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 14 dan 16 dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 15 huruf a-f dan Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha atau penutupan sementara tempat usaha dan denda (Rp. 30.000.000 - Rp. 50.000.000, tergantung tingkat gangguan).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JAMBI CITY
NUMBER 11 OF 2014
on
NUISANCE PERMIT FOR BUSINESS ACTIVITIES,
COMPANIES AND INDUSTRIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to implement supervision and control of business activities that cause disruption to environmental sustainability, social community, public peace and order, regulations regarding nuisance permits are needed;
that Jambi City Regional Regulation Number 09 of 2005 concerning Nuisance Permits for Business Activities of Companies and Industries is no longer in accordance with the needs of nuisance permit regulation so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Nuisance Permits for Business Activities, Companies and Industries.

Bearing in Mind /

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ccaf5594-8a07-414e-929d-35e967efd207","actionData","errors"]