[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cca382f1-a666-48ef-b5ab-8e663bb35455","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 19 Tahun 2016","number","19","year","2016","published_date","2016-10-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangandaran","place_of_enactment","Parigi","theme","Penyelenggaraan Keolahragaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keolahragaan - Penyelenggaraan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2016/No.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Keolahragaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pangandaran harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi diberbagai even yang diselenggarakan; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pengelolaan keolahragaan, kejuaraan olahraga, pekan, dan festival olahraga, prasarana dan sarana olahraga, standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan, penghargaan, koordinasi dan pengawasan, peran serta masyarakat, pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016. \n 23 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Latar belakangnya adalah upaya meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani, dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan UUD 1945, serta menjamin pemerataan akses terhadap olahraga untuk peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, yang meliputi penentuan kebijakan keolahragaan, koordinasi, dan pengawasan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan olahraga, tenaga keolahragaan, organisasi olahraga, penyediaan dana, metode pembinaan, prasarana dan sarana, serta pemberian penghargaan. Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite olahraga daerah, organisasi cabang olahraga, masyarakat, dan pelaku usaha.

Peraturan ini mengatur tahapan pembinaan dan pengembangan keolahragaan melalui pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat, dan peningkatan prestasi olahraga melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga rekreasi bertujuan untuk kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial, serta melestarikan budaya daerah. Olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi olahragawan. Peraturan ini juga mengatur pembinaan olahraga disabilitas.

Peraturan ini juga mengatur pengelolaan keolahragaan yang meliputi perencanaan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan skala prioritas dan melibatkan komite olahraga daerah dan organisasi olahraga lainnya. Organisasi keolahragaan terdiri dari KONI dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten. Peraturan ini juga mengatur kejuaraan olahraga, pekan olahraga, dan festival olahraga yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dengan dukungan dari berbagai pihak. Prasarana dan sarana olahraga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat. Standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan. Penghargaan dapat diberikan kepada pelaku olahraga yang berprestasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PANGANDARAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PANGANDARAN REGENCY
NUMBER 19 OF 2016
CONCERNING
SPORTS ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PANGANDARAN,

\n\n \n \n

Considering:

that one of the efforts to improve the quality of life
of human beings is carried out by developing the field of
sports which forms physical, spiritual and social conditions
in accordance with the ideals of Pancasila and the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia;
that the implementation of sports in Pangandaran
Regency must be able to guarantee equal access
to sports, so that there is an increase in health,
fitness, and achievements in various events that are
organized;
that to provide direction, foundation and legal
certainty in regulating, fostering, developing,
implementing, and supervising the implementation
of sports in the region, regulations are needed that are
stipulated

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cca382f1-a666-48ef-b5ab-8e663bb35455","actionData","errors"]