[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc9e777b-7a89-4f8e-8034-a5b5423fc3f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2016","number","14","year","2016","published_date","2016-11-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pemberdayaan Petani\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pembangunan sektor pertanian\r\nmerupakan manifestasi atas kenyataan alam dari \r\nnegara Indonesia yang memiliki potensi untuk \r\ndikembangkan sehingga memiliki asas manfaat\r\nguna mewujudkan kesejahteraan masyarakat \r\nsesuai cita-cita luhur pancasila dan Undang-\r\nundang Dasar 1945; \r\nb. bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian\r\ndari Negara Republik Indonesia memiliki potensi \r\npertanian yang culrup kaya untuk dikembangkan \r\nserta potensi sumber daya petani yang memadai\r\nsehingga dengan potensi tersebut, sektor\r\npertanian dapat diandalkan dalam upaya\r\nmensejahterakan warganya; \r\nc. bahwa untuk memberikan arah dan landasan\r\nhukum dalam upaya mengoptirnalkan peran\r\npetani sebagai pelaku utama dalam pembangunan\r\npertanian, perlu pengaturan mengenai \r\nperlindungan dan pemberdayaan petani;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c \r\nperlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi \r\nSulawesi Tenggara tentang Perlindungan dan\r\nPemberdayaan Petani; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang \r\nPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah \r\ndan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan\r\nmengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I\r\nSulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I\r\nSulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 2687); \r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan lahan pertanian berkelanjutan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5068);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234); \r\n5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang\r\nPangan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5360); \r\n6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang\r\nPerlindungan dan Pemberdayaan Petani \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5433); \r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun\r\n2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679); \n Bab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup\r\nBab III Perlindungan Petani\r\nBab IV Pemberdayaan Petani\r\nBab V Peran Serta Masyarakat\r\nBab VI Pendanaan\r\nBab VII Sanksi Administrasi\r\nBab VIII Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab IX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2016. \n 25 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan produktivitas usaha tani, memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas pertanian, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani di daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Perlindungan Petani: Melalui penyediaan prasarana dan sarana produksi, perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis (dengan membatasi atau tidak menerbitkan rekomendasi impor), penetapan harga pembelian pemerintah, mekanisme penyangga produksi (Pemerintah Daerah berperan sebagai penyangga produksi dengan membeli hasil produksi petani minimal berdasarkan harga pembelian pemerintah), asuransi pertanian dan ganti rugi gagal panen, sistem peringatan dini untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
Pemberdayaan Petani: Melalui pendidikan dan pelatihan (pengembangan program pelatihan dan pemagangan, pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis), penyuluhan dan pendampingan, penyediaan pembiayaan bagi petani (melalui pinjaman pembiayaan untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian, memiliki dan/atau pengembangbiakan hewan ternak, pengadaan sarana produksi, dan/atau penguatan modal bagi pelaku usaha tani), konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, dan pembentukan BUMPetani.

\n\n

Peran serta masyarakat juga diatur dalam peraturan ini, di mana masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani, seperti penyediaan prasarana dan sarana produksi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, fasilitas bantuan asuransi pertanian, fasilitas ganti rugi gagal panen, fasilitas pembiayaan dan permodalan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan, dan/atau pelaksanaan penguatan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Petani, Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi: teguran tertulis, penghentian pemberian bantuan, atau pembatalan kerjasama.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
NUMBER 14 OF 2016
CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,

Considering:

that the development of the agriculture sector is a manifestation of the natural reality of Indonesia, which has the potential to be developed so that it has beneficial principles to realize the welfare of the community in accordance with the noble ideals of Pancasila and the 1945 Constitution;
that Southeast Sulawesi Province, as part of the Republic of Indonesia, has a sufficiently rich agricultural potential to be developed as well as adequate farmer resources, so that with this potential, the agriculture sector can be relied upon in an effort to improve the welfare of its citizens;
that in order to provide direction and a legal basis in an effort to optimize the role of farmers as the main actors

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc9e777b-7a89-4f8e-8034-a5b5423fc3f9","actionData","errors"]