[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc8a45bc-4ed3-47f7-ad4b-f056dfebfc86","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelindungan Pekerja Migran\r\nIndonesia","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2024","number","11","year","2024","published_date","2024-11-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Pelindungan Pekerja Migran\r\nIndonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelindungan-pekerja-migran-indonesia
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD. 2024/NO.11
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pelindungan Pekerja Migran\r\nIndonesia
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran\r\nIndonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia merupakan\r\nbagian tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi\r\nberkelanjutan;\r\nbahwa pekerja migran Indonesia dan/atau Calon Pekerja\r\nMigran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sleman\r\nharus mendapatkan pelindungan yang optimal sehingga\r\ndapat bekerja secara layak terhindar dari perdagangan\r\norang, perbudakan, kesewenang-wenangan, serta\r\nperlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;\r\nbahwa untuk memberikan landasan dan kepastian\r\nhukum kepada semua pihak yang terlibat dalam\r\npelindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja\r\ndan setelah bekerja, maka diperlukan pengaturan tentang\r\npelindungan pekerja migran Indonesia; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; \n Materi Pokok: Syarat, Kewajiban, Dan Hak Pekerja Migran Indonesia; Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Tugas, Tanggung Jawab, Dan Hak Perusahaan Penempatan\r\nPekerja Migran Indonesia/Cabang Perusahaan Penempatan\r\nPekerja Migran Indonesia; Tugas Pemerintah Kalurahan; Bentuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Pekerja Migran Indonesia Perseorangan; Penyelesaian Perselisihan; Pembinaan Dan Pengawasan; Kerja Sama; Pendanaan;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2024. \n Jumlah Halaman: 17 HLM; Penjelasan: 5 hlm; \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Kabupaten Sleman, mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja di luar negeri. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses migrasi tenaga kerja.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait PMI, termasuk:

Syarat dan Hak: Menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), seperti usia minimal, kompetensi, kesehatan, dan kepesertaan jaminan sosial. Juga mengatur hak-hak CPMI dan PMI, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai, informasi yang benar, pelayanan yang profesional, upah yang layak, pelindungan hukum, dan akses berkomunikasi.
Kewajiban PMI: Menaati peraturan perundang-undangan, menghormati adat istiadat negara tujuan, melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian, melaporkan diri ke perwakilan RI, mengikuti pelatihan, dan melaporkan kepulangan.
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Mensosialisasikan informasi, membuat basis data PMI, melaporkan evaluasi P3MI, mengurus kepulangan PMI bermasalah, memberikan pelindungan sebelum dan setelah bekerja, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi, membentuk LTSA, dan menyediakan fasilitas pembiayaan.
Tugas dan Tanggung Jawab P3MI: Mencari peluang kerja, menempatkan PMI, dan menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkan. P3MI juga wajib memiliki izin yang sesuai, membuat perjanjian penempatan, mengembalikan dokumen asli CPMI, melaporkan PMI bermasalah, dan memulangkan PMI dalam kondisi tertentu.
Tugas Pemerintah Kalurahan: Menerima dan memberikan informasi pekerjaan, memverifikasi data CPMI, memfasilitasi administrasi kependudukan, memantau keberangkatan dan kepulangan PMI, dan melakukan pemberdayaan.
Bentuk Pelindungan: Pelindungan sebelum bekerja (administratif dan teknis) dan pelindungan setelah bekerja (fasilitasi kepulangan, penyelesaian hak, pengurusan PMI sakit/meninggal, rehabilitasi, pemberdayaan, dan koordinasi).
PMI Perseorangan: Mengatur persyaratan dan pendaftaran bagi PMI yang bekerja secara perseorangan.
Penyelesaian Perselisihan: Mengupayakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi oleh Dinas, atau melalui pengadilan.
Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga terkait penempatan dan pelindungan PMI.
Kerja Sama: Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelindungan PMI.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SLEMAN
YOGYAKARTA SPECIAL REGION
REGIONAL REGULATION OF SLEMAN REGENCY
NUMBER 11 OF 2024
CONCERNING
PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SLEMAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the protection of prospective Indonesian migrant workers and/or Indonesian migrant workers is an inseparable part of sustainable economic development;
that Indonesian migrant workers and/or prospective Indonesian migrant workers originating from Sleman Regency must receive optimal protection so that they can work decently, avoid human trafficking, slavery, arbitrariness, and other treatments that violate human rights;
that in order to provide a foundation and legal certainty to all parties involved in the protection of Indonesian migrant workers before working and after working, it is necessary to regulate the protection of Indonesian migrant workers;
t

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc8a45bc-4ed3-47f7-ad4b-f056dfebfc86","actionData","errors"]