[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc761928-0e08-4b9d-b694-983fd6023457","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone No. 9 Tahun 2009","number","9","year","2009","published_date","2009-06-25","effective_date","2009-06-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","Retribusi Pengelolaan Pasar Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2009/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengelolaan Pasar Hewan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka upaya meningkatkan sumber\r\npenerimaan Pendapatan Asli Daerah dan untuk lebih\r\nmeningkatkan pelayanan pengawasan / kesehatan\r\nhewan, khususnya hewan ternak yang akan di jual\r\ndi pasar hewan, maka perlu diatur Pengelolaan Pasar\r\nHewan; pasar hewan sebagai fasilitas pemerintah\r\nperlu memberikan jaminan keamanan pangan produk\r\nhasil ternak yang akan di pasarkan. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan \r\n 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana \r\n4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner \r\n 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (\r\n9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemeritah dan Rancangan Keputusan Presiden \r\n10. Instruktur bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1979, Nomor 05 / Ins / UM / 3 / 1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betinan Bibit\r\n \n RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR HEWAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2009. \n 12 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 09 Tahun 2009 mengatur tentang retribusi pengelolaan pasar hewan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan pengawasan/kesehatan hewan di pasar hewan, serta menjamin keamanan pangan produk hasil ternak yang dipasarkan.

Peraturan ini mengatur objek dan subjek retribusi, yang meliputi penyediaan fasilitas pasar hewan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan. Retribusi pasar hewan digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jasa pelayanan pemeriksaan/kesehatan hewan serta jangka waktu penggunaan fasilitas pasar hewan.

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk memberikan jasa pelayanan fasilitas pasar hewan dalam rangka kemanfaatan umum, menunjang perekonomian daerah, serta memenuhi keamanan kesehatan hewan masyarakat veteriner. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jenis pelayanan, termasuk petak kandang penjualan ternak, pelataran, lods, kios, tempat pemotongan ternak, kandang penampungan, dan kandang isolasi. Peraturan ini juga mengatur ketentuan perizinan, tata tertib pasar hewan, pengendalian dan pengawasan, serta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar.

Pengelolaan pasar hewan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. Wajib retribusi wajib mengisi SPORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah) sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta) Rupiah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Regional Regulation, the following shall mean:

The Region is the Bone Regency Region.
The Regional Government is the Regent and Regional Apparatus as Elements of the Regional Government Administration.
The Regent is the Regent of Bone.
The Regional Secretary, abbreviated as SEKDA, is the Regional Secretary of Bone Regency;
The Regional Treasury is the Regional Treasury of Bone Regency.
Officials are Civil Servants who are given specific duties in the field of Regional Retribution in accordance with the prevailing Laws and Regulations.
The Office is the Livestock Service of Bone Regency.
The Head of the Office is the Head of the Livestock Service of Bone Regency.
Agency is a Form of Business Entity that includes Limited Liability Companies, Limited Partnerships, other Companies, State-Owned Enterprises or regions under any name and form,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc761928-0e08-4b9d-b694-983fd6023457","actionData","errors"]