[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc74f2ce-65e2-44a1-9279-8185925ebe2b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-04-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peredaran gelap - prekursor narkotika
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2023/NOMOR.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:	\n \n bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika\r\ndan Prekursor Narkotika membahayakan sumber daya\r\nmanusia dan kehidupan bermasyarakat di Daerah; bahwa untuk mendukung upaya Pencegahan dan\r\nPemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap\r\nNarkotika dan Prekursor Narkotika, perlu pelibatan peran\r\nantara Pemerintah Daerah dan masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a, \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019\r\ntentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan\r\nPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan\r\nPrekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu\r\nmenyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi\r\nPencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan\r\nPeredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi\r\nPencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan\r\nPeredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Pelaksanaan Fasilitasi\r\nBab III Pencegahan\r\nBab IV Antisipasi Dini\r\nBab V Penanganan\r\nBab VI Rehabilitasi\r\nBab VII Tim Terpadu\r\nBab VIII Kerja Sama\r\nBab IX Partisipasi Masyarakat\r\nBab X Penghargaan\r\nBab XI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan\r\nBab XII Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XIII Pendanaan\r\nBab XIV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Sukoharjo. Latar belakangnya adalah bahwa penyalahgunaan narkotika membahayakan sumber daya manusia dan kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu pelibatan peran pemerintah daerah dan masyarakat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkotika, termasuk:

Pelaksanaan fasilitasi oleh Bupati yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.
Penyusunan perencanaan kebijakan daerah dan tindakan pencegahan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun setiap tahun.
Bentuk-bentuk pencegahan seperti sosialisasi, edukasi, deteksi dini, pembentukan relawan anti narkotika, dan pembentukan desa bersih narkotika.
Antisipasi dini melalui pemberian informasi, koordinasi dengan instansi vertikal, dan pembentukan satuan tugas anti narkotika.
Penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui pendampingan dan rehabilitasi medis.
Penyediaan layanan rehabilitasi medis oleh Perangkat Daerah bidang kesehatan dan Institusi Penerima Wajib Lapor.
Pembentukan tim terpadu di tingkat daerah dan kecamatan untuk koordinasi dan pengawasan.
Kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan fasilitasi.
Partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika.
Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD.
Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dan Camat.
Pendanaan dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang melanggar kewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau paksaan pemerintah.\n2. Orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yang melanggar kewajiban melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau paksaan pemerintah.\n3. Satuan pendidikan yang melanggar kewajiban menerima kembali peserta didik yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau paksaan pemerintah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SUKOHARJO
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
TENTANG

FACILITATION OF PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND
ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF SUKOHARJO,

Menimbang :

that the Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotic Precursors endangers human resources and social life in the Daerah;
that to support efforts to Prevent and Eradicate Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotic Precursors, it is necessary to involve the role between the Daerah Government and the community;
that based on the provisions of Article 3 letter a, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2019 on Facilitation of Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotic Precursors, the Daerah Government needs to prepare a Regional Regulation on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc74f2ce-65e2-44a1-9279-8185925ebe2b","actionData","errors"]