[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc55f602-c9bb-4a58-84c6-1950be4db52a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011","number","20","year","2011","published_date","2011-10-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Penyelenggaraan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - KESEHATAN
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 20, LD 2011/20
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,\r\nperlu adanya pengawasan, pengendalian dan peran serta masyarakat\r\ndalam pengelolaan pelayanan di bidang kesehatan yang sesuai dengan\r\nkondisi masyarakat; bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan\r\nmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya\r\ndilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan\r\nberkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia; bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan\r\npada masyarakat akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar,\r\ndan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga\r\nberarti investasi bagi pembangunan; bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan\r\nkesehatan dalam arti pembangunan harus memperhatikan kesehatan\r\nmasyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik\r\nPemerintah Daerah maupun masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf\r\na, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Penyelenggaraan Kesehatan;\r\n\r\n \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten\r\nPurwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang\r\nNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten\r\ndalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1968 Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 , Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17\r\nTahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah, jenis pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, jaminan kesehatan daerah, rumah sakit, kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat, kesehatan lingkungan, keluarga berencana, badan pertimbangan kesehatan daerah, pembiayaan kesehatan, perizinan kesehatan, prosedur perizinan, standar pelayanan perizinan, pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, strategi penyelenggaraan kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, kerjasama dan kemitraan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2011. \n 61 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan yang meliputi pengadaan dan peningkatan tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan. Upaya kesehatan diselenggarakan secara terpadu dan menyeluruh dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan, peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. Pelayanan kesehatan dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan sarana kesehatan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Pelayanan kesehatan rujukan dilaksanakan oleh rumah sakit, praktik dokter spesialis, dan fasilitas kesehatan lainnya. Pemerintah Daerah wajib mengupayakan ketersediaan darah yang aman, menyelenggarakan pemantauan dan pengamatan penyakit, serta melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular tertentu. Setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan kesehatan lingkungan, dan setiap pengusaha wajib melindungi pekerja dari lingkungan kerja yang berdampak buruk terhadap kesehatan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan jiwa, penanggulangan masalah gizi, pelayanan kesehatan haji, dan pelayanan kesehatan tradisional. Peraturan ini juga mengatur mengenai tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, jaminan kesehatan daerah, rumah sakit, kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat, kesehatan lingkungan, keluarga berencana, badan pertimbangan kesehatan daerah, pembiayaan kesehatan, perizinan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, strategi penyelenggaraan kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, kerjasama dan kemitraan.","transitional_provisions","1. Izin kesehatan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.\n2. Pemegang izin kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat lain yang diberi wewenang.","sanctions","1. Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan upaya kesehatan tanpa memiliki izin dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap perizinan kesehatan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintahan, denda administrasi, pembekuan izin, pembatalan izin, atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 20 YEAR 2011
on
HEALTH ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CIAMIS,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to improve the health status of the community, it is necessary to have supervision, control and community participation in the management of services in the health sector that are in accordance with the conditions of the community;
that every activity in an effort to maintain and improve the health status of the community as high as possible is carried out based on the principles of non-discrimination, participation, and sustainability in the context of forming human resources;
that anything that causes health problems in the community will cause large economic losses, and every effort to improve the health status of the community also means investment for development;
that every development

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc55f602-c9bb-4a58-84c6-1950be4db52a","actionData","errors"]