[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc4e1d23-3581-48a4-94c9-920a138e7ebd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-12-19","effective_date","2011-12-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Pengelolaan Zakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-zakat
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/No.18 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaannya, maka perlu diatur Pengelolaan Zakat dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008. \n Peraturan ini menjabarkan ketentuan pengelolaan zakat di Kabupaten Banjarnegara \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2011. \n 42 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Banjarnegara. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial melalui pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) di tingkat kabupaten dan kecamatan, yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Susunan organisasi BAZ terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan perusahaan swasta.

Hak dan Kewajiban:

Muzakki (wajib zakat) memiliki hak untuk menunaikan zakatnya melalui BAZ atau UPZ. BAZ memiliki kewajiban untuk merencanakan kegiatan tahunan, melaksanakan program kerja, menyusun laporan keuangan, dan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit. Pendistribusian zakat harus diutamakan bagi mustahiq (penerima zakat) di wilayah masing-masing.

Obyek zakat meliputi zakat mal (emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, pertambangan, peternakan, pendapatan, dan rikaz) dan zakat fitrah. Subyek zakat adalah orang Islam atau badan milik orang Islam yang memiliki harta yang memenuhi nisab.

","transitional_provisions","1. Kepengurusan BAZ tingkat Kabupaten yang telah dibentuk tetap menjalankan tugas sampai terbentuknya kepengurusan BAZ tingkat Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pembentukan BAZ tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n3. Pembentukan BAZ tingkat Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Pengelola BAZ karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, harta waris dan kaffarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 30 diancam dengan hukum kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.\n3. Setiap petugas BAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANJARNEGARA REGENCY
YEAR 2011 NUMBER 18 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY
NUMBER 10 OF 2011

CONCERNING

ZAKAT MANAGEMENT

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc4e1d23-3581-48a4-94c9-920a138e7ebd","actionData","errors"]