[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc4b9d1c-29c3-4e38-8030-d987e87c3186","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang di Jalan Tol Dalam Kota di DKI Jakarta","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2011","number","62","year","2011","published_date","2011-06-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang di Jalan Tol Dalam Kota di DKI Jakarta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 62, jdih.dephub. go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang di Jalan Tol Dalam Kota di DKI Jakarta
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perhubungan ini mengatur waktu operasi kendaraan angkutan barang di jalan tol dalam kota DKI Jakarta. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan jalan tol dan menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembatasan waktu operasi mobil barang dengan konfigurasi sumbu 1.2 atau lebih di ruas jalan tol Cawang - Tomang Pluit dan segmen Kembangan - Tomang pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB, dengan pengecualian untuk kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas.
Kewajiban pemasangan rambu lalu lintas oleh pengelola/badan usaha jalan tol bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas kepolisian dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional.
Kewajiban pengelola/badan usaha jalan tol untuk menginformasikan kecepatan kendaraan paling rendah di jalan tol pada setiap pintu masuk dan bertanggung jawab menjaga kelancaran lalu lintas.
Kewajiban Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (ORGANDA) untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para penyedia dan pengguna jasa angkutan barang.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini.

","transitional_provisions","1. Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.\n2. Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
NUMBER: PM. 62 OF 2011
CONCERNING
REGULATION OF OPERATING HOURS OF FREIGHT TRANSPORTATION VEHICLES
ON TOLL ROADS WITHIN THE CITY OF DKI JAKARTA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to optimize the use and movement of traffic on inner-city toll road sections, it is deemed necessary to regulate the traffic of freight transport vehicles in order to ensure the safety, security, order, and smoothness of road traffic and transportation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation regarding the Regulation of Operating Hours of Freight Transportation Vehicles on Inner-City Toll Roads in DKI Jakarta;

In view of:

Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc4b9d1c-29c3-4e38-8030-d987e87c3186","actionData","errors"]