[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc2c5950-6ff6-4318-a268-e9ff66848f51","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-01-03","effective_date","2014-01-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kaur","place_of_enactment","Kaur Selatan","theme","Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

administrasi kependudukan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kab. Kaur Tahun 2014 No. 198
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n a. pengaturan administrasi kependudukan merupakan salah satu upayah untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Kaur;\r\n\r\nb. untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Pearatuaran Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dipandang perlu mengatur teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kaur; \n 1.UU No. 9 Tahun 1967\r\n2.UU No. 1 Tahun 1974\r\n3.UU No. 9 Tahun 1992\r\n4.UU No. 39 Tahun 1999\r\n5.UU No. 23 Tahun 2002\r\n6.UU No. 32 Tahun 2004\r\n7.UU No. 12 Tahun 2006\r\n8.UU No. 23 Tahun 2006\r\n9.PP No. 2 Tahun 2007\r\n10.PP No. 37 Tahun 2007\r\n11.PP No. 54 Tahun 2007\r\n12.PERPRES No. 25 Tahun 2008\r\n13. PERPRES No. 26 Tahun 2009\r\n14.Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2004\r\n15.PEMENDAGRI No. 28 Tahun 2005\r\n16.PEMENHUK No. M.O1-HL.03031 Tahun 2006\r\n17. PEMENDAGRI No. 9 Tahun 2011\r\n18.PERDA No. 14 Tahun 2007\r\n\r\n \n Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada dinas dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2014. \n 84 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur ini mengatur tentang administrasi kependudukan. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Kaur. Tujuannya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

\n\n

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam koordinasi, pengaturan teknis, pembinaan, sosialisasi, pelaksanaan pelayanan, pengelolaan data, dan koordinasi pengawasan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas) memiliki kewajiban untuk mendaftarkan peristiwa kependudukan, mencatat peristiwa penting, memberikan pelayanan yang sama dan profesional, menerbitkan dokumen kependudukan, mendokumentasikan hasil pendaftaran dan pencatatan sipil, menjamin kerahasiaan dan keamanan data, serta melakukan verifikasi dan validasi data.

\n\n

Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ditetapkan secara nasional. NIK terdiri dari 16 digit yang mencakup kode wilayah, tanggal lahir, dan nomor urut penerbitan. NIK berlaku seumur hidup dan tidak berubah meskipun terjadi perubahan domisili. Dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh instansi vertikal, badan hukum publik, dan/atau badan hukum privat di daerah wajib mencantumkan NIK.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pendaftaran peristiwa kependudukan seperti perubahan alamat, pindah datang penduduk WNI dan orang asing, serta pendaftaran WNI tinggal sementara. Selain itu, diatur pula mengenai penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus, data dan dokumen kependudukan, pencatatan sipil (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dan pelaporan.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.","sanctions","1. Setiap Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas pelaporan Peristiwa Kependudukan.\n2. Setiap Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting.\n3. Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi.\n4. Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenakan denda administrasi.\n5. Pejabat dinas yang memperlambat pengurusan dokumen dikenakan denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KAUR REGENCY
YEAR 2014 NUMBER 198

REGIONAL REGULATION OF KAUR REGENCY
BENGKULU PROVINCE
NUMBER 01 YEAR 2014
CONCERNING
POPULATION ADMINISTRATION

Published by;
LEGAL DIVISION
YEAR 2014

REGENT OF KAUR
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KAUR REGENCY
NUMBER 01 YEAR 2014
CONCERNING
POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAUR,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc2c5950-6ff6-4318-a268-e9ff66848f51","actionData","errors"]