[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc25066e-4f63-4ddb-b5ce-47f37ff083ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006","number","11","year","2006","published_date","2006-09-30","effective_date","2006-10-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Barang Milik Daerah
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2006/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mnelaksanakan ketentuan Peal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pertu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milk Daerah; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I\tKetentuan Umum \r\nBab II \tPejabat Pengelola Barang\r\nBab III \tPerencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran\r\nBab IV \tPengadaan\r\nBab V \tPenggunaan\r\nBab VI \tPemanfaatan\r\nBab VII \tPengamanan Dan Pemeliharaan\r\nBab VIII \tPenilaian\r\nBab IX \tPenghapusan\r\nBab X \tPemindahtanganan\r\nBab XI \tPenatausahaan\r\nBab XII \tPembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian\r\nBab XIII \tKetentuan Lain-Lain\r\nBab XIV \tGanti Rugi Dan Sanksi\r\nBab XV \tKetentuan Peralihan\r\nBab XVI \tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2006. \n Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dicabut. \n 37 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Jepara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang mengamanatkan perlunya peraturan daerah sebagai pedoman pengelolaan barang milik daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pejabat Pengelola Barang: Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang, dan Kepala SKPD sebagai pengguna barang. Peraturan ini mengatur wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat.
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran: Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD, berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.
Pengadaan: Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.
Penggunaan: Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD atau dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum.
Pemanfaatan: Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna.
Pengamanan dan Pemeliharaan: Pengelola barang dan pengguna barang wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.
Penilaian: Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
Penghapusan: Penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan daftar barang milik daerah.
Pemindahtanganan: Pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut atas penghapusan meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
Penatausahaan: Penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian: Pengelola Barang menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik Daerah.

","transitional_provisions","1. Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.\n2. Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pengelola barang berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.\n3. Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.","sanctions","1. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER YEAR 2006
on
MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL ASSET MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that in order to implement the provisions of Article 81 of Government Regulation Number 6 of 2006 concerning the Clarification of State/Regional Owned Goods, it is necessary to establish a Regional Regulation on Regional Asset Management. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province Environment; \n Law Number 5 of 1960 on Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 104, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2043); \n Law Number 28 of 1999 on the Implementation of a Clean and Free State From

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc25066e-4f63-4ddb-b5ce-47f37ff083ed","actionData","errors"]