[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc2126f4-3722-4c33-af00-f9bce50d01c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-07-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

air minum - sistem penyediaan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2021/ No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan umum, Pemerintah perlu menjamin pengelolaan air minum dilakukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat; \r\nb. bahwa dalam rangka mewujudkan terpenuhinya kebutuhan akan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkaua, maka diperlukan kebijakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Kabupaten Karanganyar;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten dalam Penyeleggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; \n Dalam peraturan daerah ini di atur tentang Sistem Penyediaan Air Minum meliputi Pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM yang pelaksanaannya berlandaskan pada Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM serta wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri. Pengembangan SPAM meliputi Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan. Sedangkan pengelolaan meliputi Operasi dan Pemeliharaan, Perbaikan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi Penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi meliputi sistem pengelolaan air limbah dan persampahan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021. \n 48 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Karanganyar. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan menjamin pengelolaan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang layak, mencapai kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan penyelenggara, serta mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa:** Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun kebijakan SPAM, mengintegrasikannya dalam rencana pembangunan daerah, menyusun rencana induk SPAM, melaksanakan SPAM, membentuk BUMD/UPT, memberikan izin kepada badan usaha, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menjamin ketersediaan air baku. Pemerintah Desa mendukung pembinaan dan pengawasan, mengintegrasikan program SPAM dalam rencana pembangunan desa, memfasilitasi pelaporan, dan melakukan kerjasama dengan desa lain.\n2. **Jenis SPAM:** Terdiri dari SPAM bukan jaringan perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan penangkap mata air) dan SPAM jaringan perpipaan (unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan).\n3. **Penyelenggaraan SPAM:** Meliputi landasan penyelenggaraan (Rencana Induk SPAM dan Jakstra SPAM Daerah), tahapan penyelenggaraan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi), kelembagaan penyelenggaraan (PUDAM, BUM Desa, Kelompok Masyarakat, Badan Usaha), daerah layanan (kawasan perkotaan, perdesaan, khusus), persyaratan kualitas air minum, keterpaduan dengan sanitasi, pembiayaan, tarif dan iuran, serta kerjasama.\n4. **Hak dan Kewajiban Pelanggan:** Pelanggan berhak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat dan mendapatkan informasi tentang tarif. Kewajiban pelanggan adalah membayar tagihan, menghemat penggunaan air, menjaga kelestarian sumber air, dan mengikuti petunjuk penyelenggara.\n5. **Pembinaan dan Pengawasan:** Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara SPAM melalui pendampingan, bimbingan, bantuan pembiayaan, pendidikan, dan pengawasan teknis.\n\nPeraturan ini tidak mencakup ketentuan peralihan dan penutup.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka pengelolaan SPAM oleh BUM Desa, Badan Usaha dan kelompok masyarakat wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.\r\n2. Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk melaksanakan pelayanan dan operasional kegiatan.\r\n3. Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun paling lama 1 (tahun) setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penyelenggara yang melakukan pelanggaran kewajiban Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 39, Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administrasi, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KARANGANYAR
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 3 OF 2021
ON
IMPLEMENTATION OF DRINKING WATER SUPPLY SYSTEM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

Considering:

that in order to realize public welfare, the Government needs to ensure that drinking water management is carried out as much as possible for the welfare of the people;
that in order to realize the fulfillment of the need for Drinking Water that meets the requirements of quality, quantity, continuity and affordability, a policy is needed to implement the Drinking Water Supply System in the Karanganyar Regency area;
that based on the provisions in Article 16 letter i of Law Number 17 of 2019 on Water Resources, it is stated that one of the authorities of the Regional Government is to determine district policies and strategies in the Implementation of the Drinking Water Supply System;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc2126f4-3722-4c33-af00-f9bce50d01c8","actionData","errors"]