[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc1e13a8-9f75-4b0b-838b-4098af94631c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-01-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESEHATAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupten Tuban Tahun 2016 Nomor 28
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok; \n Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok;\r\nPeraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun\r\n2012 Nomor 72 Tahun 2012 tentang Parameter HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 3 Tahun\r\n2018 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Toban sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaaten Toban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri D Nomor 02);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2014 Seri E Nomor 08);\r\n \n Peraturan ini berisi tentang;\r\n1. Ketentuan umum;\r\n2. Asas dan Tujuan;\r\n3. Hak dan Kewajiban;\r\n4. KTR;\r\n5. KTbR;\r\n6. Peran Serta Masyarakat;\r\n7. Pembinaan dan Pengawasab;\r\n8. Sanksi Administratif;\r\n9. Ketentuan Penyidikan;\r\n10. Ketentuan Pidana;\r\n11. Pembiayaan;\r\n12. Ketentuan Lain-Lain;\r\n13. Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 27 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 02).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Rokok (KTbR) di Kabupaten Tuban. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk:

Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan pasif.
Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok.
Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.
Menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB).
Mencegah perokok pemula.

Ketentuan Substansial:

Penetapan KTR: Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai KTR, meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan.
Larangan di KTR: Di dalam KTR, dilarang merokok, memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok, dan/atau mempromosikan rokok. Pimpinan atau penanggung jawab KTR dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
Penetapan KTbR: Tempat kerja, tempat umum (kecuali Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), dan tempat lain yang ditetapkan, ditetapkan sebagai KTbR.
Ketentuan di KTbR: Di dalam KTbR, dilarang merokok kecuali di tempat khusus untuk merokok yang disediakan. Pimpinan atau penanggung jawab KTBR wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok (kecuali usaha mikro dan kecil).
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR dan KTbR, antara lain dengan memberikan saran, usulan, mengingatkan perokok, dan melaporkan pelanggaran.

","transitional_provisions","1. Sebelum pelaksanaan sanksi administratif, Bupati melaksanakan pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan oleh SKPD dan/atau Tim Pemantau KTR dan KTbR.\n2. Pelaksanaan pembinaan dan sosialiasi sudah harus mulai dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Dalam hal Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tanda/petunjuk/peringatan belum ditetapkan, pimpinan atau penanggungjawab KTR dan KTbR menetapkan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok atau tanda/petunjuk ruangan boleh merokok paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n4. Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTbR sudah harus menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar Pasal 16 dan Pasal 19, serta kepada setiap Badan yang melanggar Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4).\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin usaha, denda administratif terhadap Badan (Rp. 10.000.000,00 - Rp. 50.000.000,00), dan/atau denda administratif terhadap orang perseorangan (Rp. 50.000,00 - Rp. 500.000,00).\n3. Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi kepada anggota Tim Pemantau KTR dan KTbR yang tidak melakukan pengawasan terhadap KTR dan KTbR, disesuaikan dengan sanksi kepegawaian.\n4. Selain sanksi administratif, pelanggaran Pasal 16 atau Pasal 19 dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TUBAN
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY
NUMBER 1 YEAR 2016
on
SMOKE-FREE ZONES AND LIMITED SMOKING ZONES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TUBAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 115 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 on Health and Article 52 of Government Regulation Number 109 of 2012 on Security of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Smoke-Free Zones and Limited Smoking Zones; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 12 of 1950 on the Establishment of Regency Regions Within the East Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 19,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc1e13a8-9f75-4b0b-838b-4098af94631c","actionData","errors"]