[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc11d8ab-c68f-4023-b34a-262785e4d359","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2018 tentang PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DI PERMUKIMAN KUMUH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-05-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Binjai","place_of_enactment","Binjai","theme","PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DI PERMUKIMAN KUMUH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DI PERMUKIMAN KUMUH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DI PERMUKIMAN KUMUH
ABSTRAK:	\n \n : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Pencegahan\r\ndan Peningkatan kulitas terhadap Perumahan Kumuh di\r\nPermukiman Kumuh;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan\r\nKawasan Permukiman;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-undang darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang\r\nPembentukan Daerah Otonom kota-kota kecil dalam\r\nlingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60)Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan\r\nKawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor\r\n5188);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5679);\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan\r\ndan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara\r\nRepublik Inonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara\r\nNomor 5059);\r\n7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan\r\nGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002\r\nNomor 4247);\r\n8. Undang-UndangNomor 38 Tahun 2004 tantang Jalan\r\n(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 132);\r\n9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang\r\nPenanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723);\r\n10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 4725);\r\n11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan\r\nTanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum\r\n(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012\r\nNomor 5280;\r\n12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan\r\nSampah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 69);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\nTentang Produk Hukum Daerah. \n KETENTUAN UMUM; KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN\r\nPERMUKIMAN KUMUH; PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA\r\nPERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU; PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH\r\nDAN PERMUKIMAN KUMUH; PENYEDIAAN TANAH; PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN; TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH; POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL; PERSYARATAN DAN LARANGAN; PENYELESAIAN SENGKETA; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENYIDIKAN DAN KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018. \n (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau\r\ndokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan oleh\r\nDaerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai\r\ndengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\r\n(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau\r\ndokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan oleh\r\nDaerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan\r\ndan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan. \n (1) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu)\r\ntahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.\r\n(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang\r\nbertentangan dan/atau tidak sesuai harus disesuaikan dengan Peraturan\r\nDaerah ini. \n 36 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh di Permukiman Kumuh bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Binjai. Latar belakangnya adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kriteria dan Tipologi Kumuh:** Menetapkan kriteria untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan dan permukiman, ditinjau dari aspek bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Juga menetapkan tipologi perumahan kumuh berdasarkan letak geografis (tepi air, dataran, perbukitan).\n2. **Pencegahan:** Mengatur pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan perumahan dan permukiman. Juga mengatur pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan pelayanan informasi.\n3. **Peningkatan Kualitas:** Mengatur penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pola-pola penanganan seperti pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Juga mengatur pengelolaan perumahan dan permukiman yang telah ditangani.\n4. **Penyediaan Tanah:** Menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.\n5. **Pendanaan:** Mengatur sumber pendanaan untuk pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang dapat berasal dari anggaran pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan sumber lain yang sah.\n6. **Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah:** Merinci tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.\n7. **Pola Kemitraan dan Peran Masyarakat:** Mendorong pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan masyarakat, serta meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan oleh Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan oleh Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF BINJAI
NORTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BINJAI CITY
NUMBER 4 OF 2018
CONCERNING
PREVENTION AND QUALITY IMPROVEMENT OF
SLUM HOUSING IN SLUM SETTLEMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BINJAI,

Considering:

that the Regional Government is obliged to implement Prevention and Quality Improvement of Slum Housing in Slum Settlements;
that to implement the provisions of Article 94 of Law Number 1 Year 2011 concerning Housing and Settlement Areas;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing in Slum Settlements;

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Emergency Law Number 9 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of small towns within the Provincial Region of North Sumatra (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc11d8ab-c68f-4023-b34a-262785e4d359","actionData","errors"]