[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc0b8410-990e-4b5b-9289-e67cee4a416f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2022","number","11","year","2022","published_date","2022-06-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Penyelenggaraan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2022/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap masyarakat di Kabupaten Kotabaru yang perlu didukung melalui penyelenggaraan kesehatan yang adil dan merata yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang\u0002Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19; Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diperlukan keterpaduan upaya kesehatan dengan pelibatan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat terpadu, komprehensif dan berkesinambungan; Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ketentuan huruf B Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan yang berkaitan \r\ndengan pelayanan dasar; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan. \n Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kesehatan dengan sistematika : Ketentuan Umum; Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban; Penyelenggaraan Upaya Kesehatan; Sarana dan Prasarana Kesehatan; Sumber Daya Manusia Kesehatan; Penyediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan Minuman; Manajemen dan Informasi Kesehatan; Pengelolaan Informasi Kesehatan Dearah; Perizinan Bidang Kesehatan; Peran Serta Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; Penghargaan; Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; Kerja Sama dan Kemitraan; Pendanaan Kesehatan; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain - Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022. \n 71 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20);\n3. Ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan Pada Kawasan Terkecil (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang serta meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi upaya kesehatan yang merata dan terjangkau. Masyarakat memiliki hak atas kesehatan, akses sumber daya kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta informasi dan edukasi yang seimbang. Masyarakat juga berkewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.\n\nPeraturan ini mengatur berbagai upaya kesehatan seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja, kesehatan lanjut usia, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, perbaikan gizi, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan penyandang disabilitas, kesehatan lingkungan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, kesehatan sekolah, kesehatan gigi dan mulut, penanganan gawat darurat dan bencana, pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan jiwa, kesehatan olahraga, kesehatan kerja, kesehatan matra, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, pelayanan darah, penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran, serta pelayanan laboratorium. Peraturan ini juga mengatur sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pendanaan kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, serta perizinan bidang kesehatan.","transitional_provisions","1. Kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan Kesehatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Perizinan bidang Kesehatan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan tersebut.\n3. Permohonan dan penerbitan perizinan bidang Kesehatan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n4. Pemerintah Daerah mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional paling lama 1 tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 Ayat (3) dan ayat (4), Pasal 45 ayat (5) dan (7), Pasal 47 (ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 50, dan Pasal 52 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.\n2. Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 dikenakan pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 11 OF 2022
ON
HEALTH ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering :

that health is a basic right of every community in Kotabaru Regency that needs to be supported through the implementation of fair and equitable health that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as mandated in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to improve the highest possible degree of health, it is necessary to integrate health efforts with broad community involvement which includes integrated, comprehensive and sustainable promotive, preventive, curative and rehabilitative efforts;
that based on the provisions of Law Number 36 of 2009 on Health, the provisions of Article 12 paragraph (1) letter

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc0b8410-990e-4b5b-9289-e67cee4a416f","actionData","errors"]