[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc099c44-2c2f-4169-a09a-4c003b9b8f27","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Badan Usaha Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019","number","5","year","2019","published_date","2019-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Badan Usaha Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan-modal-BUMD
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah perlu didorong agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan\r\nperkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan\r\nmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat; \r\nb. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah dengan melaksanakan penyertaan modal;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka untuk melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purbalingga. \n Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2019. \n Peraturan ini mengatur pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan lainnya. Terkait tujuan, tata cara penyertaan modal, status modal, modal dasar, penyertaan modal \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lemabaran Daerah Kabpaten Purbalingga Nomor 78)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 80)\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 82)\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 81)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). \n\nLatar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendorong BUMD agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal ini bertujuan untuk memperkuat permodalan BUMD berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n- Sumber penyertaan modal BUMD berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.\n- Modal yang diserahkan kepada BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.\n- Modal dasar pendirian BUMD ditetapkan untuk beberapa BUMD, termasuk PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda), Perumda BPR Artha Perwira, Bank Jateng, PT BPR BKK JATENG (Perseroda)/PD BKK Karangmoncol, Perumda Air Minum Tirta Perwira, Perumda Owabong, Perumda Puspahastama, dan PT PRPP Jawa Tengah.\n- Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD juga ditetapkan untuk masing-masing BUMD hingga bulan/tahun tertentu.\n- Tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2019 hingga 2024 juga ditetapkan, dengan realisasi mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan hasil kinerja BUMD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURBALINGGA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 5 OF 2019
ABOUT
CAPITAL PARTICIPATION OF THE PURBALINGGA REGENCY GOVERNMENT
TO REGIONAL-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURBALINGGA,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional-Owned Enterprises need to be encouraged to compete and develop in accordance with regional economic developments while also supporting increased local revenue and improving services to the community;
that in order to achieve the objectives of Regional-Owned Enterprises based on sound economic principles, it is necessary to strengthen the capital of Regional-Owned Enterprises by implementing capital participation;
that based on the provisions of Article 41 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, Article 75 of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc099c44-2c2f-4169-a09a-4c003b9b8f27","actionData","errors"]