[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cbef3be2-25aa-46a6-a604-d2fd9d796db1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024","number","10","year","2024","published_date","2024-10-17","effective_date","2024-10-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYEDIAAN-PEREDARAN-PENGAWASAN-AYAM-TELUR
2024
Peraturan Menteri Pertanian NO. 10, BN.2024 (713)/15 hlm
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pengaturan mengenai penyediaan, peredaran, dan\r\npengawasan ayam ras dan telur konsumsi dalam\r\nperkembangannya, perlu dilakukan penyesuaian terkait\r\ndengan landasan kebijakan pengendalian produksi ayam\r\nras dan telur konsumsi, pengembangan sistem informasi\r\nperunggasan nasional, serta penguatan pengawasan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri\r\nPertanian tentang Penyediaan, Peredaran, dan\r\nPengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39\r\nTahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang\r\nPeternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang\r\nKementerian Pertanian , Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022\r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Penyadiaan, Peredaran, Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, sanksi dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024. \n Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017\r\ntentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras\r\ndan Telur Konsumsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1230).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Pertanian ini bertujuan untuk menyesuaikan pengaturan mengenai penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur konsumsi, termasuk landasan kebijakan pengendalian produksi, pengembangan sistem informasi perunggasan nasional, dan penguatan pengawasan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi:**\n * Dilakukan melalui produksi dalam negeri, yang dapat berupa bibit ayam ras dan ayam ras pedaging (livebird). Selain itu, penyediaan dapat dilakukan melalui pemasukan bibit ayam ras dari luar negeri.\n * Penyediaan dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional yang sesuai dengan keseimbangan suplai dan permintaan. Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi bertugas menghitung dan menganalisis keseimbangan ini.\n * Dalam hal terjadi penurunan suplai akibat wabah penyakit atau keadaan kahar (force majeur), dapat dilakukan perubahan rencana produksi nasional, termasuk penambahan melalui pemasukan bibit ayam ras dari luar negeri.\n * Jika terjadi kelebihan suplai yang mengakibatkan penurunan harga, dilakukan pengendalian produksi oleh Menteri dan kepala lembaga pemerintah di bidang pangan. Pembibit PS juga melakukan pengendalian produksi secara mandiri.\n2. **Peredaran Ayam Ras dan Telur Konsumsi:**\n * Setiap bibit ayam ras yang beredar wajib memiliki sertifikat dari lembaga sertifikasi terakreditasi. Setiap pengedar telur konsumsi wajib memiliki sertifikat veteriner.\n * Terdapat larangan memperjualbelikan telur tertunas dan infertil sebagai telur konsumsi.\n * Peredaran bibit ayam ras dilakukan oleh Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri. Peredaran ayam ras pedaging (livebird) dan telur konsumsi dilakukan oleh Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak.\n3. **Pelaporan:**\n * Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GGPS, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak wajib melaporkan data populasi, produksi, dan peredaran ayam ras dan/atau telur konsumsi secara berkala melalui sistem basis data perunggasan nasional.","transitional_provisions","1. Pemenuhan kapasitas pemotongan sesuai dengan total chick in sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:\n * tahun pertama paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari total chick in;\n * tahun kedua paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total chick in;\n * tahun ketiga paling rendah 55% (lima puluh lima persen) dari total chick in;\n * tahun keempat paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari total chick in; dan\n * tahun kelima 100% (seratus persen) dari total chick in.\n2. Ketentuan pengalokasian DOC FS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.","sanctions","1. Pelaku usaha yang mengedarkan bibit tanpa sertifikat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga usulan pencabutan perizinan berusaha.\n2. Pelaku usaha yang mengedarkan telur konsumsi tanpa sertifikat veteriner dikenai sanksi administratif berupa penolakan lalu lintas telur konsumsi.\n3. Pelaku usaha yang memperjualbelikan telur tertunas dan infertil sebagai telur konsumsi dikenai sanksi administratif berupa penarikan dan pemusnahan telur.\n4. Pelanggaran terhadap ketentuan lain dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permentan No. 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161911/permentan-no-32permentanpk23092017-tahun-2017","d432bab5-286f-48fe-9007-105031b3273e","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2024
CONCERNING
PROVISION, DISTRIBUTION, AND SUPERVISION OF
HYBRID CHICKEN AND CONSUMPTION EGGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the regulation regarding the provision, distribution, and
supervision of hybrid chickens and consumption eggs in its
development, needs to be adjusted related
to the policy basis for controlling the production of hybrid chickens
and consumption eggs, the development of a national
poultry information system, and the strengthening of supervision;
that based on the considerations as referred to
in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister
of Agriculture regarding the Provision, Distribution, and
Supervision of Hybrid Chickens and Consumption Eggs;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cbef3be2-25aa-46a6-a604-d2fd9d796db1","actionData","errors"]