[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cbce1ad1-0cab-40d3-b7c1-ce449d2716c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-09-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tarakan","place_of_enactment","Tarakan","theme","Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2016/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1997; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: LLPADS. Bab 3: Penganggaran. Bab 4: Pengelolaan LLPADS. Bab 5: Penerimaan dan Penyetoran. Bab 6: Penatausahaan dan Akuntansi. Bab 7: Pembinaan dan Pengawasan. Bab 8: Ketentuan Peralihan. Bab 9: Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2016. \n 6 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS) ditetapkan untuk memberikan dasar hukum bagi penerimaan LLPADS di Kota Tarakan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan penerimaan LLPADS yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan LLPADS, termasuk:

Ruang Lingkup LLPADS: Mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan daerah, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, komisi dari penjualan/pengadaan barang/jasa, denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, denda pelanggaran perda, pendapatan dari fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari pendidikan dan pelatihan, pendapatan hasil eksekusi jaminan, dan pendapatan dari pengembalian.
Penganggaran LLPADS: LLPADS yang bersifat tetap atau tidak tetap dianggarkan pada Perangkat Daerah pemungut. LLPADS yang tidak terduga dianggarkan sebagai estimasi atau cadangan. Realisasi LLPADS yang belum teranggarkan diakuntansikan pada Perangkat Daerah.
Pengelolaan LLPADS: Walikota menetapkan bentuk dan besaran penerimaan LLPADS pada setiap awal tahun anggaran. Pengelolaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.
Penerimaan dan Penyetoran: Penerimaan LLPADS dapat melalui Bendahara Penerimaan atau langsung ke Kas Umum Daerah, dan harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam, dengan pengecualian yang diatur dalam Peraturan Walikota.
Penatausahaan dan Akuntansi: Kepala Perangkat Daerah melakukan penatausahaan, pengelolaan, penerimaan, dan penyimpanan uang daerah dari LLPADS. Bendahara Penerimaan melakukan penatausahaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran ke Kas Umum Daerah. Pejabat penatausahaan keuangan wajib melaksanakan akuntansi atas penerimaan dan penyetoran LLPADS.
Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan penerimaan LLPADS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Bendahara Umum Daerah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil LLPADS sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan serta semua sumber LLPADS yang telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak daerah, bukan retribusi daerah, dan bukan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADS.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TARAKAN
THE PROVINCE OF NORTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TARAKAN CITY
NUMBER 3 OF 2016
on
OTHER LEGITIMATE LOCAL OWN-SOURCE REVENUE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TARAKAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement Article 286 paragraph (3) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Other Legitimate Local Own-Source Revenue. \n \n
Bearing in Mind:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 29 of 1997 on the Establishment of the Tarakan Municipality Level II Region (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 82, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cbce1ad1-0cab-40d3-b7c1-ce449d2716c7","actionData","errors"]