[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cbc77bd7-64ea-4152-8cfd-59a23ada2096","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015","number","2","year","2015","published_date","2015-02-24","effective_date","2015-02-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cirebon","place_of_enactment","Sumber","theme","Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. Thn 2015/ No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n -\tDalam rangka menindaklanjuti ketentuan pengaturan mengenai Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, berdasarkan PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terhadap pengaturan mengenai Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Bab V UU No 6 Tahun 2014 junto Bab IV PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014, disebutkan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengaturan mengenai Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n -\tDasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 19 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 1 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 112 Tahun 2014; PERDA Kab Cirebon No 15 Tahun 2007; PERDA Kab Cirebon No 4 Tahun 2010. \n -\tDalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tPemerintah Desa\r\n3.\tBadan Permusyawaratan Desa\r\n4.\tPembinaan dan Pengawasan\r\n5.\tKetentuan Sanksi\r\n6.\tKetentuan Peralihan\r\n7.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2015. \n -\tDengan berlakunya Peraturan Daerah ini, PERDA Kab Cirebon No 6 Tahun 2010; PERDA Kab Cirebon No 13 Tahun 2006; PERDA Kab Cirebon No 14 Tahun 2006; PERDA Kab Cirebon No 15 Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 49 HLM (Penjelasan 9 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu beserta peraturan pelaksanaannya;\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa beserta peraturan pelaksanaannya;\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon ini mengatur tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta untuk menyesuaikan pengaturan mengenai Pemerintah Desa dan BPD dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pemilihan Kuwu (Kepala Desa):\n
- Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak dan bergelombang.
- Pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu oleh BPD.
- Persyaratan calon Kuwu.
- Proses penjaringan dan penyaringan bakal calon.
- Penetapan pemilih.
- Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye.
- Biaya pemilihan Kuwu dibebankan pada APBD.
- Pemungutan dan penghitungan suara.
- Penetapan calon Kuwu terpilih.
- Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan.
- Pengesahan dan pelantikan Kuwu terpilih.
- Masa jabatan Kuwu adalah 6 tahun.
- Tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kuwu.
- Larangan bagi Kuwu.
- Pemberhentian dan pemberhentian sementara Kuwu.
- Penunjukan Penjabat Kuwu.
- Pemilihan Kuwu antarwaktu.
\n
Perangkat Desa:\n
- Struktur organisasi perangkat Desa.
- Persyaratan pengangkatan perangkat Desa.
- Kewajiban dan hak perangkat Desa.
- Larangan bagi perangkat Desa.
- Tata cara pemberhentian perangkat Desa.
\n
Badan Permusyawaratan Desa (BPD):\n
- Kedudukan, fungsi, dan wewenang BPD.
- Hak, kewajiban, dan larangan anggota BPD.
- Pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian anggota BPD.
- Masa jabatan dan struktur organisasi BPD.
- Peraturan tata tertib BPD.
- Mekanisme musyawarah BPD.
- Keuangan BPD.
- Hubungan kerja BPD dengan lembaga lainnya.
\n

\n\n

Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Bupati terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

","transitional_provisions","1. Kuwu yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.\n2. Anggota BPD yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa keanggotaannya.\n3. BPD yang ada sebelum peraturan daerah ini diundangkan dan jumlah keanggotaannya tidak memenuhi kuorum, wajib melaksanakan pengisian keanggotaan BPD antar waktu dengan mekanisme musyawarah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Pengisian keanggotaan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.\n5. Perangkat Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa tugasnya.\n6. Organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang ada, menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.","sanctions","1. Barangsiapa yang mengundurkan diri dari pencalonan kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).\n2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_110":111,"_112":113,"_36":114},"text","PERDA Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/95617/perda-kab-cirebon-no-1-tahun-2017","f5921044-2894-46dd-97e0-57b963dd2458","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CIREBON REGENCY
NUMBER 2 YEAR 2015 SERIES E.1

REGIONAL REGULATION OF CIREBON REGENCY
NUMBER 2 YEAR 2015

ABOUT
VILLAGE GOVERNMENT AND VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CIREBON

\n\n \n \n

Considering:

that to follow up the regulatory provisions regarding the Village Government and the Village Representative Body, based on Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the regulations regarding the Village Government and the Village Representative Body need to be adjusted to the provisions of the prevailing laws and regulations;
that in accordance with the provisions of Chapter V of Law Number 6 of 2014 junto Chapter IV of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014, it is stated that the administration of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cbc77bd7-64ea-4152-8cfd-59a23ada2096","actionData","errors"]