[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cbc4f68d-0cc0-4028-a177-fb99f8ffd76b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-04-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumedang","place_of_enactment","Sumedang Utara","theme","Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESEJAHTERAAN - SOSIAL
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2023/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan sosial, dibutuhkan upaya dalam menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan mengupayakan potensi sumber daya yang ada. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka diperlukan pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah guna mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. \r\n \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2019; PP No. 39 Tahun 2012. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tanggung jawab dan wewenang, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selain itu juga mengatur penanggulangan kemiskinan, sumber daya, standar pelayanan minimal, data dan informasi, penghargaan, peran masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, kerja sama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023. \n 35 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Latar belakangnya adalah tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945, serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang kompleks di Kabupaten Sumedang.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pengalokasian anggaran, pelaksanaan pelayanan sosial, pemberian bantuan sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, dan pelestarian nilai kepahlawanan.
Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan kesejahteraan sosial, kerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial, pemberian izin pengumpulan sumbangan, penerapan standar pelayanan minimal, koordinasi program, penyediaan prasarana dan sarana, serta pemberian fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha.
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, dengan sasaran perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang memiliki masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial, korban bencana, dan korban tindak kekerasan.
Penanggulangan Kemiskinan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas warga miskin, memperkuat peran masyarakat, mewujudkan kondisi ekonomi dan sosial yang memungkinkan warga miskin memperoleh kesempatan, dan memberikan rasa aman.
Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi sumber daya manusia (tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial), sarana dan prasarana (panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, rumah perlindungan sosial), dan sumber pendanaan (APBD, sumbangan masyarakat, dana CSR).

Peraturan ini juga mengatur standar pelayanan minimal, data dan informasi kesejahteraan sosial, penghargaan, peran masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, kerja sama dan kemitraan, serta pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. TKPKD yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Lembaga yang melanggar ketentuan pendaftaran dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau denda administratif.\n2. Lembaga Kesejahteraan Sosial asing yang tidak memiliki izin teknis dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau denda administratif.\n3. Lembaga Kesejahteraan Sosial asing yang tidak melaporkan kegiatannya secara berkala dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, denda administratif, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUMEDANG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUMEDANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
ON
SOCIAL WELFARE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUMEDANG,

\n\n \n \n

Considering :

that the Regional Government is responsible for organizing social welfare, in the form of social services to fulfill the basic needs of every citizen in accordance with the mandate of Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that to ensure the implementation of social welfare in Sumedang Regency is carried out in a planned, integrated and sustainable manner by seeking every potential resource available, in order to overcome the people of Sumedang Regency who have not been able to meet their basic needs;
that to provide direction, foundation and legal certainty in the context of organizing social welfare in Sumedang Regency, it is necessary to have

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cbc4f68d-0cc0-4028-a177-fb99f8ffd76b","actionData","errors"]