[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cbbb2fb1-e1b9-41c7-af56-1835092a6489","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional","short_title","Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2011","number","59","year","2011","published_date","2011-12-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","642f1064-aa19-4d36-86aa-7200f7409eda","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan","short_name","Permendikbud","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 59, BN.2011/No.841, peraturan.go.id : 12 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan TENTANG Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan serta penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) dan Ujian Nasional (UN).

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (6), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar yang jelas dan terukur terkait kelulusan peserta didik dan pelaksanaan ujian.

Ketentuan Substansial:

Kriteria Kelulusan: Peserta didik dinyatakan lulus jika menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk mata pelajaran agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, kepribadian, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan, serta lulus US/M dan UN.
Penyelenggaraan US/M: Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan US/M untuk semua mata pelajaran sesuai dengan POS US/M yang ditetapkan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama.
Penyelenggaraan UN: BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.
Persyaratan Peserta: Peserta didik harus telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar.
Hak dan Kewajiban Peserta Didik: Peserta didik yang memenuhi syarat berhak mengikuti US/M dan UN, termasuk peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras. Peserta didik yang berhalangan mengikuti UN dapat mengikuti UN Susulan.
Biaya: Biaya penyelenggaraan US/M menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan, sedangkan biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pungutan biaya dari peserta didik dilarang.

","transitional_provisions","sanctions","1. Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran terkait penyelenggaraan UN akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.\n2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran dan sanksi diatur dalam POS UN dan POS US/M.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No. 841, 2011

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

Graduation Criteria. School/Madrasah Examination. Implementation.

\n
\n

REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 59 YEAR 2011

ABOUT

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=cbbb2fb1-e1b9-41c7-af56-1835092a6489","actionData","errors"]