[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cbaf964b-577a-432b-8b27-3ec732c9ede5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengunaan Sistem Informasi Kredit Program","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2024","number","12","year","2024","published_date","2024-02-26","effective_date","2024-02-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pengunaan Sistem Informasi Kredit Program","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

teknologi-informasi
2024
Peraturan Menteri Keuangan NO. 12, BN.2024 (147)/28 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pedoman Pengunaan Sistem Informasi Kredit Program
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan skema dan pengelolaan kredit program usaha mikro, kecil, dan \tmenengah, diperlukan sistem informasi kredit program;\r\nb. bahwa sistem informasi kredit program dikembangkan untuk \tmemperluas penggunaan serta menjaga kerahasiaan\tdata kredit program;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemangku kepentingan, data sistem informasi kredit program, kerja sama penggunaan SKIP, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024. \n 28 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1636).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pedoman penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dalam penatausahaan dan pengelolaan Kredit Program. Tujuan penggunaan SIKP adalah untuk meningkatkan validitas basis data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai sasaran penerima Kredit Program, memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi bagi para pemangku kepentingan Kredit Program, serta meningkatkan akurasi perhitungan dan kecepatan pembayaran subsidi bunga/margin. Pemangku kepentingan SIKP terdiri atas Penyelenggara SIKP (Direktorat Jenderal Perbendaharaan), Pengguna SIKP (Penyalur, Penjamin, BLU Pengelola Dana, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, KPA Subsidi Kredit Program, aparat pengawas intern pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, penyuplai data pendukung, dan Pengguna SIKP lain yang terkait Kredit Program), dan pihak lain. Pengelola SIKP bertugas menyusun dan mengembangkan proses bisnis SIKP, menguji kesiapan sistem, mengadakan pelatihan, melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Pengguna SIKP memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan dan memberikan masukan, serta kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Kode Pengguna, Kode Akses, dan data yang diakses dari SIKP. Data yang dimasukkan ke dalam SIKP meliputi data calon debitur, data akad kredit, data transaksi, data tagihan subsidi bunga, data sertifikat penjaminan, data klaim penjaminan, data subrogasi, dan data terkait Kredit Program lainnya. Pengiriman data dilakukan melalui koneksi langsung antar sistem atau mekanisme lain yang ditentukan oleh Pengelola SIKP. Validitas data menjadi tanggung jawab pemilik data, dan pengubahan data dapat dilakukan dalam hal terdapat kesalahan data, perubahan regulasi, dan/atau temuan aparat pengawas/aparat pemeriksa. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan kerja sama penggunaan SIKP dengan Penyalur dan Penjamin yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.","transitional_provisions","1. Perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman untuk penggunaan SIKP yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama/nota kesepahaman.","sanctions","1. Pengguna SIKP yang tidak melakukan kewajiban menjaga kerahasiaan Kode Pengguna, Kode Akses, dan data yang diakses dari SIKP dapat dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan/atau penghentian sementara Hak Akses SIKP.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2024
REGARDING
GUIDELINES FOR THE USE OF THE CREDIT PROGRAM INFORMATION SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to improve the effectiveness of the implementation of schemes and management of micro, small, and medium enterprise credit programs, a credit program information system is needed;
that the credit program information system is developed to expand the use and maintain the confidentiality of credit program data;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance concerning Guidelines for the Use of the Credit Program Information System;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cbaf964b-577a-432b-8b27-3ec732c9ede5","actionData","errors"]