[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cbace7fe-2c1a-44fb-ab64-c99ff45f3e9b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":81,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2017","number","4","year","2017","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","place_of_enactment","Palembang","theme","Pelestarian Cagar Budaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

CAGAR-BUDAYA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/NO.04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelestarian Cagar Budaya
ABSTRAK:	\n \n Cagar budaya merupakan aset budaya bangsa yang memiliki arti dan nilai yang sangat tinggi sebagai warisan budaya sehingga harus dijaga kelestariannya. Sumatera Selatan memiliki potensi cagar budaya yang cukup besar baik berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya. Dalam rangka melestarikan, melindungi dan mengelola cagar budaya diperlukan pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya secara terpadu dan komprehensif. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 1959, UU No. 11 Tahun 2010, UU No. 23 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelestarian Cagar Budaya, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ruang lingkup, tugas dan wewenang, pelestarian, registrasi cagar budaya, perizinan, penghargaan, peran serta masyarakat, pembiayaan, penyidikan dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 29 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelestarian cagar budaya di Sumatera Selatan. Latar belakangnya adalah pentingnya cagar budaya sebagai aset bangsa yang perlu dilestarikan. Tujuannya adalah melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan bersama, meningkatkan kesadaran masyarakat, mendayagunakan warisan budaya, dan mempromosikan warisan budaya daerah.

\r\n\r\n

Pemerintah Provinsi bertugas melakukan pelestarian cagar budaya, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan kebijakan, penelitian, penyediaan informasi, promosi, dan penanggulangan bencana. Pemerintah Provinsi berwenang membentuk Tim Ahli Cagar Budaya, menetapkan etika pelestarian, mengkoordinasikan pelestarian, menghimpun data, menetapkan peringkat dan status cagar budaya, membuat peraturan pengelolaan, menyelenggarakan kerja sama, melakukan penyidikan, mengelola kawasan cagar budaya, mendirikan unit pelaksana teknis, mengembangkan kebijakan SDM, memberikan penghargaan, memindahkan cagar budaya, menetapkan batas situs dan kawasan, menghentikan proses pemanfaatan ruang yang merusak cagar budaya, dan menyusun rencana induk pelestarian.

\r\n\r\n

Setiap orang yang memiliki cagar budaya berhak memperoleh informasi, memanfaatkan cagar budaya, memperoleh penghargaan, kompensasi, dan insentif. Mereka juga wajib mendaftarkan, mencatatkan, menjaga kelestarian, memelihara, mengamankan, menyelamatkan, dan melaporkan jika ada masalah pada cagar budaya.

\r\n\r\n

Pelestarian cagar budaya meliputi perlindungan (penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran), pengembangan (penelitian, revitalisasi, adaptasi), pemanfaatan, pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan), dan registrasi (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan). Peraturan ini juga mengatur perizinan untuk pemugaran dan pengembangan cagar budaya, kelembagaan (Tim Ahli Cagar Budaya, Unit Pelaksana Teknis), penghargaan, peran serta masyarakat, pembiayaan, dan penyidikan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24, Pasal 34 dan Pasal 61 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF SOUTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 4 OF 2017
CONCERNING
PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA,

Considering:

that cultural heritage is a national cultural asset that has a very high meaning and value as a cultural heritage so that its preservation must be maintained;
that South Sumatra has a considerable potential of cultural heritage in the form of objects, buildings, structures, sites and cultural heritage areas that need to be preserved;
that in order to preserve, protect and manage cultural heritage, it is necessary to regulate, protect, develop, and utilize cultural heritage in an integrated and comprehensive manner;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Preservation of Cultural Heritage;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cbace7fe-2c1a-44fb-ab64-c99ff45f3e9b","actionData","errors"]