[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cba46c65-234f-4ba1-bddf-d05b0303086a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2019-04-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bukittinggi","place_of_enactment","Bukittinggi","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA - PeMBANGUNAN - JANGKA PANJANG
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025\r\n
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka memberi arah dan pedoman dasar penyelenggaraan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi guna menjamin terwujudnya kegiatan pembangunan yang aspiratif, berjalan efektif dan efisien, sinergis, koordinatif dan mempunyai sasaran yang jelas dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Kota Bukittinggi telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025. Berdasarkan hasil evaluasi atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 sebagai akibat dari terjadinya beberapa perubahan kebijakan nasional dan perubahan kondisi Kota Bukittinggi mengakibatkan sebahagian target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 tidak lagi relevan atau tidak selaras dengan perkembangan yang terjadi serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. \n UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 46 Tahun 2016, PermenLHHut No. P.69/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2017, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Perda Prov. Sumbar No. 7 Tahun 2008, Perda Prov. Sumbar No.13 Tahun 2012, Perda Kota Bukittinggi No.8 Tahun 2006 \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8) diubah sebagai berikut ;\r\n1. Ketentuan angka 2, angka 4 dan angka 15 Pasal 1 diubah\r\n2. Ketentuan ayat (1) pasal 7 diubah dan ayat (2) pasal 7 dihapus\r\n3. Ketentuan ayat (1) pasal 8 diubah\r\n4. Ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 9 diubah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019. \n Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 \n 11 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan RPJPD dengan perubahan kebijakan nasional, kondisi daerah, dan target pembangunan internasional seperti Sustainable Development Goals (SDGs). Perubahan ini juga didasarkan pada hasil evaluasi RPJPD tahun 2017 yang menunjukkan adanya ketidakselarasan arah kebijakan dan belum adanya penetapan target yang jelas.

Perubahan meliputi:

Penjelasan tentang keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya.
Penyempurnaan gambaran kondisi umum daerah (kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah).
Penyempurnaan permasalahan pembangunan dan isu strategis, termasuk identifikasi isu strategis berdasarkan forum konsultasi publik dan focus group discussion (FGD). Isu strategis meliputi penerapan ABS-SBK dan pemberdayaan masyarakat, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, peningkatan infrastruktur dan pengembangan teknologi informasi, peningkatan lingkungan hidup, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan penanggulangan kemiskinan.
Penetapan target dan sasaran kinerja, seperti meningkatnya penerapan pendidikan berkarakter, akuntabilitas kinerja pemerintah, kualitas sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan, pengembangan sektor pariwisata, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Penyempurnaan arah kebijakan berdasarkan hasil Musrenbang dan telaahan KLHS, meliputi mewujudkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, pemerintahan yang baik dan bersih, sumber daya manusia yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan, mewujudkan Bukittinggi sebagai kota wisata berbudaya dan ramah lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana perkotaan berwawasan lingkungan dan budaya lokal, penataan tata ruang wilayah berbasis daya dukung lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Perubahan RPJPD ini juga disertai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menjamin konsep pembangunan berkelanjutan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BUKITTINGGI
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BUKITTINGGI CITY
NUMBER 3 OF 2019
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 08 OF 2006
CONCERNING THE REGIONAL LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN (RPJPD)
OF BUKITTINGGI CITY FOR 2006-2025

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BUKITTINGGI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide direction and basic guidelines for the implementation of the Bukittinggi City Long-Term Development in order to ensure the realization of aspirational development activities, running effectively and efficiently, synergistically, coordinatively and having clear objectives by referring to the National Long-Term Development Plan, Bukittinggi City already has a Regional Long-Term Development Plan for 2006-2025;
that based on the evaluation results of the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) of Bukittinggi City for 2006-2025 as a result of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cba46c65-234f-4ba1-bddf-d05b0303086a","actionData","errors"]