[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cba3842e-4c41-47e3-861f-07f8b002def0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2025","number","91","year","2025","published_date","2025-12-18","effective_date","2026-01-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tarif-blu-kendaraan
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 91, BN 2025 (1214); 11 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada\r\nmasyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan\r\nkeuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan\r\nproduktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang\r\nsehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang atau\r\njasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai\r\nPengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan\r\nBermotor pada Kementerian Perhubungan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan\r\nPasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun\r\n2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan\r\nUmum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan\r\natas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,\r\nperlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang\r\nTarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengujian\r\nLaik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada\r\nKementerian Perhubungan; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik\r\nJalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada\r\nKementerian Perhubungan merupakan imbalan atas barang\r\ndan/atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan\r\nUmum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan\r\nBermotor pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna\r\nlayanan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2026. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan. Latar belakang penetapan tarif ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Tarif layanan terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama mencakup layanan pengujian sarana kendaraan bermotor dan layanan kalibrasi serta pengujian lainnya pada kendaraan bermotor. Penetapan tarif layanan utama mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat. Tarif layanan penunjang meliputi berbagai tarif seperti penggunaan lahan, workshop, peralatan, jasa tenaga ahli, penanganan kendaraan uji, penerbitan lisensi pengemudi, bimbingan, pelatihan, penelitian, tarif kekayaan intelektual, pemanfaatan barang limbah uji, dan layanan penunjang lainnya. BLU dapat melakukan kontrak kerja sama terkait layanan pengujian kendaraan bermotor dan pemanfaatan aset dengan pihak lain. Tarif layanan dapat dikenakan berbeda untuk layanan nonreguler, pengguna layanan tertentu, atau dalam bentuk paket layanan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian dan/atau kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna layanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dan/atau kontrak kerja sama.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 91 OF 2025
CONCERNING
TARIFFS FOR SERVICES OF THE PUBLIC SERVICE AGENCY FOR ROADWORTHINESS TESTING
AND MOTOR VEHICLE CERTIFICATION
AT THE MINISTRY OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the quality of service to the
public and provide flexibility in management
of keuangan based on economic principles and
productivity, as well as the application of business practices that are
healthy, it is necessary to regulate service tariffs for goods or
services provided by the Public Service Agency for Roadworthiness Testing
and Motor Vehicle Certification at the Ministry of Transportation;
that based on the considerations as
referred to in letter a and in accordance with the provisions of
Article 9 paragraph (8) of Government Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cba3842e-4c41-47e3-861f-07f8b002def0","actionData","errors"]