[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb9943c4-ecb7-40a2-b47f-f1a96ee7eaee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL\r\nDI PROVINSI BALI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bali","place_of_enactment","Bali","theme","PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL\r\nDI PROVINSI BALI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PENGENDALIAN-PEREDARAN-MINUMAN-BERALKOHOL-DI-PROVINSI-BALI
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL\r\nDI PROVINSI BALI
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa minuman beralkohol merupakan jenis minuman\r\ndengan potensi ekonomi tinggi tetapi memiliki\r\nkandungan ethanol yang dapat membahayakan\r\nkesehatan pemakainya, sehingga mengganggu\r\nketertiban masyarakat;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 9 \r\nTahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian\r\nPeredaran Minuman Beralkohol, sudah tidak sesuai lagi\r\ndengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga\r\nperlu ditinjau kembali; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran\r\nMinuman Beralkohol di Provinsi Bali;\r\n \n Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 \r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1996\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\nKeputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 \r\nPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009\r\nKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 \r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL\r\nPasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 4) dan semua peraturan pelaksanaannya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol di Provinsi Bali. Latar belakangnya adalah bahwa minuman beralkohol memiliki potensi ekonomi tinggi tetapi juga membahayakan kesehatan dan ketertiban masyarakat, serta Perda sebelumnya sudah tidak sesuai. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi minuman beralkohol, meminimalkan bahaya, dan menjaga ketertiban masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengklasifikasikan minuman beralkohol berdasarkan asal produksi (impor dan dalam negeri) dan kandungan alkohol (Golongan A, B, dan C). Diatur mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Toko Bebas Bea (TBB) dan SIUP-MBT untuk produksi tradisional. Distributor dan Sub Distributor harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan C.

Minuman beralkohol yang diedarkan wajib dikemas, menggunakan pita cukai dan label edar. Terdapat larangan mengedarkan dan menjual minuman beralkohol di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran, dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dengan pengecualian di sekitar tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya. Gubernur menetapkan label edar, dan pengusaha harus mengajukan permohonan untuk mendapatkannya.

Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol, melibatkan asosiasi, kelompok usaha, dan koperasi melalui kerjasama. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dengan melaporkan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai peraturan.

","transitional_provisions","","sanctions","1. Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penutupan sementara usaha, penutupan usaha, dan pencabutan izin usaha.\n3. Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF BALI
NUMBER 5 OF 2012
on
CONTROLLING THE CIRCULATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES
IN THE PROVINCE OF BALI

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BALI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that alcoholic beverages are a type of beverage with high economic potential but contain ethanol which can be harmful to the health of its users, thereby disrupting public order;
that Regional Regulation of Bali Province Number 9 of 2002 concerning Supervision and Control of Alcoholic Beverage Circulation, is no longer in accordance with current conditions and legal needs, so it needs to be reviewed;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Control of Alcoholic Beverage Circulation in The Province of Bali;

Bearing in Mind / Having Regard to:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb9943c4-ecb7-40a2-b47f-f1a96ee7eaee","actionData","errors"]