[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb94c0c9-20eb-44d5-918f-316631251988","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-05-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Banten","place_of_enactment","Serang","theme","Pemajuan Kebudayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kebudayaan daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pemajuan Kebudayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Kebudayaan Daerah sebagai \r\nbagian \r\ndari \r\nwarisan dan jati diri bangsa yang memiliki nilai- nilai \r\nluhur serta merupakan bagian \r\ndari kekayaan \r\nKebudayaan nasional, maka diperlukan pemajuan \r\nKebudayaan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan\r\nRepublik Indonesia; \r\nbahwa keberagaman budaya merupakan sumber \r\ndaya, identitas daerah, investasi dan interaksi antar \r\nmasyarakat, sehingga keberadaan nya diperlukan \r\nPelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan\r\nPembinaan secara berkelanjutan untuk pemajuan \r\nKebudayaan Daerah sebagai upaya meningkatkan \r\nketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah; \r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 \r\nhuruf a\r\ntentang\r\nDaerah \r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 \r\nPemajuan \r\nKebudayaan, \r\nmempunya \r\nwewenang \r\nPemerintah\r\nmenetapkan \r\nmelaksanakan kebijakan untuk merumuskan dan\r\nmenetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;\r\nbahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 100.2.1.6/0794/0TDA tanggal 19 Januari\r\n2024 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah\r\nProvinsi Banten tentang Pemajuan Kebudayaan\r\nDaerah telah dilakukan beberapa penyempurnaan\r\nterhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; \r\nUU No. 23 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah\r\ndengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Perpu No. 6 Tahun 2023; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 87 Tahun 2021; Perpres No. 65 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun\r\n2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018. \n Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip dan Tujuan Bab III Objek Pemajuan Kebudayaan Bab IV Pemajuan Kebudayaan Bab V TUgas dan Wewenang Bab VI Pembinaan Lembaga Kebudayaan Bab VII Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Kebudayaan Bab VIII Penghargaan Bab IX Larangan Bab X Penyelesaian Perselisihan Bab XI Pendanaan Bab XII Ketentuan Lain-Lain Bab XIII Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2024. \n 21 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang berkelanjutan, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan, menguatkan karakter dan jati diri masyarakat, memberikan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, serta meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam kebudayaan.

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, dan seni. Pemajuan kebudayaan daerah meliputi pelindungan (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi), pengembangan (penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman), pemanfaatan (internalisasi nilai budaya, pengembangan nilai dengan kearifan lokal, kegiatan pendidikan, pelatihan, sosial, ekonomi, dan kepariwisataan, komunikasi lintas budaya, kolaborasi antarbudaya, peringatan hari besar, dan peningkatan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat), dan pembinaan (Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan).

Pemerintah Daerah bertugas menjamin kebebasan berekspresi, melindungi ekspresi budaya, melaksanakan pemajuan kebudayaan, memelihara kebhinekaan, mengelola informasi kebudayaan, menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan, menyediakan sumber pendanaan, melibatkan masyarakat, menjaga nilai dan citra kekhususan budaya daerah, mendorong peran aktif masyarakat, menghidupkan ekosistem kebudayaan, dan membentuk mekanisme pelibatan masyarakat. Pemerintah Daerah berwenang merumuskan kebijakan pemajuan kebudayaan daerah, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan daerah, merumuskan mekanisme pelibatan masyarakat dan pendanaan, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain.

","transitional_provisions","1. Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum adanya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sepanjang telah menjadi rencana kerja Perangkat Daerah.\n2. Penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","Setiap orang dilarang:\n1. merusak sarana dan prasarana Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;\n2. memanipulasi Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;\n3. menghalangi Pemerintah Daerah, Lembaga Kebudayaan dan/atau masyarakat dalam menyelenggarakan upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;\n4. menghalangi penciptaan karya kebudayaan daerah;\n5. merusak, menghina, atau melecehkan nilai-nilai Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;\n6. menghalangi penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi:\n a. pertunjukan/pementasan; dan\n b. perlombaan/kompetisi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF BANTEN
REGIONAL REGULATION OF BANTEN PROVINCE
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
ADVANCEMENT OF REGIONAL CULTURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANTEN PROVINCE,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional Culture as part of the nation's heritage and identity which has noble values and is part of the national Cultural wealth, it is necessary to promote Regional Culture within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia:
that cultural diversity is a resource, regional identity, investment and interaction between communities, so that its existence requires Protection, Development, Utilization, and Sustainable Development for the advancement of Regional Culture as an effort to increase cultural resilience and the contribution of regional culture;
that based on the provisions of Article 15 letter a of Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb94c0c9-20eb-44d5-918f-316631251988","actionData","errors"]