[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb8b5782-79d2-4e30-aa58-53a57c336e64","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 06 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perkebunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 06 Tahun 2014","number","06","year","2014","published_date","2014-09-23","effective_date","2014-09-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara","place_of_enactment","Tenggarong","theme","Tata Kelola Perkebunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERKEBUNAN - TATA KELOLA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2014/NO.38
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Kelola Perkebunan
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada percepatan perwujudan ekonomi daerah mandiri, handal dan sinergis yang selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan lainnya, sehingga diperlukan upaya nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mempercepat terselenggaranya usaha yang kokoh din ntn ra semua usaha perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan. Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya dapat dijadikan landasan untuk penyelenggaraan perkebunan yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.81 Tahun 1981; UU No.12 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.41 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.6 Tahun 1995; PP No.40 Tahun 1996; PP No.44 Tahun 1997; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2008; PP No.58 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2012; Permentan No.33/Permentan/OT.140/2/2006; Permentan No.P.26/Permentan/OT.140/2/2007; Permentan P.07/Permentan/OT.140/2/2009; Permentan No.17/Permentan/OT.140/2/2010; Perda Kalimantan Timur No.3 Tahun 2008; Perda Kutai Kartanegara No.8 Tahun 1999; Perda Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2011; Perda Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2008; Perda Kutai Kartanegara No.1 Tahun 2012; Perda Kutai Kartanegara No.2 Tahun 2012; Perda Kutai Kartanegara No.3 Tahun 2012; Perda Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2013 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum tata kelola perkebunan; asas dan tujuan; fungsi dan status; objek dan subjek perizinan; ruang lingkup tata kelola perkebunan yang meliputi perencanaan pembangunan perkebunan, penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, pengelolaan usaha perkebunan, pemberdayaan usaha perkebunan, kelibatan masyarakat, kemitraan, perizinan usaha perkebunan, perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha, masa berlaku dan hapusnya perizinan usaha perkebunan, kewaiiban dan larangan, dan pembinaan dan pengawasan; sanksi; ketentuan pidana; ketentuan penyidikan; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup atas tata kelola perkebunan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2014. \n Perda Kutai Kartanegara No.35 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n Peraturan Bupati \n 39 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tata kelola perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan mewujudkan sistem usaha perkebunan yang terpadu, berkelanjutan, efisien, produktif, dan berdaya saing. Tata kelola perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, dan keadilan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Perencanaan Pembangunan Perkebunan:** Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perencanaan perkebunan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, serta tata ruang wilayah kabupaten.\n2. **Penggunaan Tanah:** Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin lokasi dari Bupati. Penggunaan tanah harus memperhatikan hak masyarakat setempat dan hak ulayat masyarakat hukum adat.\n3. **Pengelolaan Usaha Perkebunan:** Jenis usaha perkebunan meliputi budidaya tanaman, industri pengolahan hasil, dan usaha lain berbasis perkebunan. Usaha budidaya dengan luas lahan kurang dari 25 hektar wajib didaftarkan untuk mendapatkan STD-B, sementara yang lebih luas harus memiliki IUP-B. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas di bawah minimal wajib didaftarkan untuk mendapatkan STD-P.\n4. **Keterlibatan Masyarakat:** Perusahaan perkebunan besar wajib mengikutsertakan masyarakat pekebun setempat, dengan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20% dari total luas areal izin usaha perkebunan.\n5. **Kemitraan:** Kemitraan usaha perkebunan dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar, dengan perjanjian tertulis minimal selama 4 tahun.\n6. **Perizinan Usaha Perkebunan:** Setiap pelaku usaha perkebunan dengan luasan lahan atau kapasitas industri tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan dari Bupati, yang meliputi IUP, IUP-B, IUP-P, IUP-P, dan IPL.\n7. **Kewajiban dan Larangan:** Perusahaan perkebunan memiliki kewajiban seperti memiliki kantor perwakilan, menerapkan teknologi tanpa bakar, melakukan kemitraan, dan melaporkan perkembangan usaha. Terdapat larangan seperti melakukan penanaman di luar izin lokasi dan merusak lingkungan.","transitional_provisions","1. Perizinan usaha perkebunan yang telah terbit berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.\n2. Permohonan perizinan usaha perkebunan yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000, tahap selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perusahaan perkebunan yang melanggar kewajiban dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a diberikan peringatan hingga tiga kali, dan jika tidak diindahkan, IUP akan dihentikan sementara.\n2. Perusahaan perkebunan yang melanggar kewajiban dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b hingga q diberikan peringatan hingga tiga kali, dan jika tidak diindahkan, IUP akan dicabut.\n3. Perusahaan perkebunan yang mengabaikan larangan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf j dan k, izin usahanya dicabut.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 49 dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUTAI KARTANEGARA
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY
NUMBER 6 OF 2014
CONCERNING
PLANTATION GOVERNANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUTAI KARTANEGARA,

\n\n \n \n

Considering:

that the diversity of natural resources in Kutai Kartanegara Regency needs to be managed in an environmentally sound and sustainable manner towards the realization of a prosperous and just Kutai Kartanegara community;
that the implementation of the plantation business in Kutai Kartanegara Regency is directed at accelerating the realization of an independent, reliable and synergistic regional economy that is harmonious, balanced and in equilibrium with other development, so that real efforts are needed to create a climate that is able to accelerate the implementation of a solid business among all plantation business actors based on the principle of mutual

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb8b5782-79d2-4e30-aa58-53a57c336e64","actionData","errors"]