[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb8ab969-d333-459e-a141-ebb7837067b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo No. 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-02-21","effective_date","2012-02-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karo","place_of_enactment","Kabanjahe","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO.03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n Pemungutan retribusi perizinan tertentu merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggraaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. \n UU Nomor 7 Drt 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 28Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 41 Tahun 1983; PP Nomor 42 Tahun 1983; PP Nomor 44 Tahun 1983; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 54 Tahun 2002; PP Nomor 36 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009; Permendagri Nomor 27 Tahun 2009; Permendagri Nomor 32Tahun 2010. \n Bab I : Ketentuan Umum\r\nBab II : Retribusi Perizinan Tertentu\r\nBab III : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan\r\nBab IV : Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol\r\nBab V : Retribusi Izin Gangguan\r\nBab VI : Retribusi Izin Trayek\r\nBab VII ; Golongan Retribusi\r\nBab VIII : Wilayah Pemungutan Retribusi\r\nBab IX : Masa Retrbusi dan Saat Retribusi terutang\r\nBab X : Pemungutan Retribusi\r\nBab XI : Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi\r\nBab XII : Pengembalian Kelebihan Pembayaran\r\nBab XIII : Kedaluwarsa Penagihan\r\nBab XIV : Pemeriksaan\r\nBab XV : Peninjauan Tarif\r\nBab XVI : Penyidikan\r\nBab XVII : Ketentuan Pidana\r\nBab XVIII : Ketentuan Peralihan\r\nBab XIX ; Ketentuan Penutup\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2012. \n 29 Hlm; Penjelasan 4 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2003 Nomor 6 seri B Nomor 6), dicabut sejak 1 Januari 2011.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2003 Nomor 8 seri B Nomor 8), dicabut sejak 1 Januari 2011.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 12), dicabut sejak 1 Januari 2011.\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentarıg Retribusi Perizinan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 15), dicabut sejak 1 Januari 2011.\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 24 Tahun 2006 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 24), dicabut sejak 1 Januari 2011.\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 25 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Penyelenggaran Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 25), dicabut sejak 1 Januari 2011.\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 07), dicabut sejak 1 Januari 2012.\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 08), dicabut sejak 1 Januari 2012.\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha dan Perizinan Trayek Angkutan Kenderaan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 22), dicabut sejak 1 Januari 2012.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Karo. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan kewenangan daerah otonom dalam memungut retribusi perizinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kemandirian daerah. Retribusi perizinan tertentu meliputi: retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, retribusi Izin Gangguan, dan retribusi Izin Trayek.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB):** Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. Tarif retribusi IMB diukur berdasarkan jenis bangunan (permanen, semi permanen, dll.), fungsi bangunan (hunian, keagamaan, usaha, dll.), lokasi bangunan (dalam atau luar kota), dan luas bangunan.\n2. **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol:** Setiap orang atau badan yang akan menjual minuman beralkohol wajib memiliki izin. Tarif retribusi diukur berdasarkan golongan minuman beralkohol (A, B, C) dan jenis tempat penjualan (hotel, restoran, bar, dll.).\n3. **Retribusi Izin Gangguan:** Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan wajib memiliki izin gangguan. Tarif retribusi diukur berdasarkan luas tempat usaha, lokasi, dan indeks gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha.\n4. **Retribusi Izin Trayek:** Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan angkutan dalam trayek wajib memiliki izin trayek. Tarif retribusi diukur berdasarkan jenis angkutan (MPU, bis), wilayah operasi (pedesaan, perkotaan), dan jumlah kendaraan.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya pajak terutang yang bersangkutan.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARO REGENCY
NUMBER 06 OF 2012
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARO,

Considering:

that the collection of Certain Permit Retribution as referred to in Article 141 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions is the authority of the Autonomous Region as one source of regional income to finance the implementation of regional government in order to improve services to the community and regional independence;
that in Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, it is emphasized that Retribution is stipulated by Regional Regulation in and in the context of unification and efficiency in the preparation of Regional Regulations concerning Certain Permit Retribution and to facilitate understanding of Regional Regulations concerning Certain Permit Retribution Taxes, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb8ab969-d333-459e-a141-ebb7837067b4","actionData","errors"]