[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb8a8417-4e95-4836-ac7b-a063d9e95112","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":81,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat Dalam Kabupaten Maros","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 17 Tahun 2005","number","17","year","2005","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Pengelolaan Zakat Dalam Kabupaten Maros","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-zakat
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Zakat Dalam Kabupaten Maros
ABSTRAK:	\n \n Zakat sebagai pranata keagamaan untuk mewujudkan\r\nkeadilan sosial bagi seluruh rakyat, pelaksanaannya merupakan\r\nkewajiban bagi seluruh Ummat Islam yang mampu, yang hasil\r\npengumpulannya dapat menjadi sumber yang potensial bagi\r\nupaya mewujudkan kesejahteraan sosial\r\nagar pelaksanaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil\r\nguna serta dapat dipertanggung jawabkan, maka pengelolaannya\r\nperlu diadakan pengaturan \n Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\nUndang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama\r\nUndang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara\r\nNegara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme\r\nUndang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat \r\nUndang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPerundang-undangan\r\nUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah\r\n \n PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KABUPATEN MAROS \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggung jawab. Latar belakangnya adalah zakat sebagai pranata keagamaan yang berpotensi menjadi sumber dana untuk kesejahteraan sosial.

Peraturan ini mengatur pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah, dengan objek zakat adalah semua harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, pertambangan, peternakan, pendapatan, dan rikaz (harta karun).

Subjek zakat (muzakki) adalah orang atau badan yang memenuhi syarat nisab, kadar, dan haul, serta berdomisili di Kabupaten Maros. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat kabupaten dan kecamatan. BAZ bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Masyarakat juga dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan memenuhi persyaratan tertentu.

BAZ dan LAZ dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat. Pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Muzakki melakukan perhitungan sendiri atas hartanya dan kewajiban zakatnya, atau dapat meminta bantuan kepada BAZ/LAZ. Zakat yang telah dibayarkan dapat dikurangi dari laba/pendapatan sisa kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyaluran zakat ditujukan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama, dengan prioritas pada kebutuhan mendesak dan usaha produktif. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat. Pengawasan dilakukan oleh komisi pengawas dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan BAZ dan LAZ.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Pengelola Zakat yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat yang diterimanya akan dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).\n2. Pengelola zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER 17 YEAR 2005
CONCERNING
ZAKAT MANAGEMENT IN MAROS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Zakat as a religious institution to realize social justice for all people, its implementation is an obligation for all capable Muslims, the proceeds of which can be a potential source for efforts to realize social welfare;
that in order for its implementation to be more effective and efficient and accountable, its management needs to be regulated;
that to fulfill the intent of points a and b above, it is deemed necessary to stipulate in a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of 1959 Number 74, Supplement to State Gazette Number 1822);
Law Number 7 of 1989 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb8a8417-4e95-4836-ac7b-a063d9e95112","actionData","errors"]