[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb876d70-4676-4d8c-9f90-b1a475bba102","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magetan","place_of_enactment","Magetan","theme","Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan HIDUP
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Magetan TA 2017 No 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Magetan dalam berbagai sektor yang disertai dengan meningkatnya pertambahan penduduk telah membawa dampak\t\tterhadap perubahan struktur kota dan penurunan\tkualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya\tuntuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan\t antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Daerah;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan hutan kota dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan melindungi serta melestarikan keberadaan pohon di tepi jalan umum dan fasilitas umum yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu upaya perlindungan melalui kebijakan\tpengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dimaksud, diperlukan pengaturan secara\tkhusus dengan Peraturan Daerah mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dan perlindungan pohon di tepi jalan/fasiltas umum milik Pemerintah Daerah yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat di Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan\t\tDaerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran\tNegara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana\ttelah diubah dengan Undang-Undang Nomor\t2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan\t(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang\tPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan\t(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan\tGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan\tdan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5059);\r\n7.\tUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan\tdan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);\r\n8.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);\r\n9.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\t Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\tNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\tdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan\tKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);\r\n11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;\r\n13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;\r\n14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MenHut/II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24);\r\n \n Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. pengelolaan RTH;\r\nb. perlindungan pohon di tepi jalan;\r\nc. pembinaan dan pengawasan; d. peran serta masyarakat; dan e. pembiayaan.\r\nPengaturan pengelolaan RTH dan Perlindungan Pohon Tepi Jalan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH dan melindungi Pohon Tepi Jalan secara terencana, sistematis, dan terpadu;\r\nApabila pada RTH Publik dan RTH Privat terdapat bangunan atau peruntukan lain yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2017. \n 34 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat melalui pengelolaan RTH yang terencana, sistematis, dan terpadu, serta melindungi pohon di tepi jalan. Latar belakangnya adalah pertumbuhan Kabupaten Magetan yang pesat yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan.

\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n

Pengelolaan RTH yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan RTH harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan tata ruang daerah.
Penetapan tipologi dan jenis RTH berdasarkan aspek fisik (alami dan non-alami), fungsi (ekologis, sosial budaya, estetika, ekonomi), struktur ruang (pola ekologis dan planologis), dan kepemilikan (publik dan privat).
Pembangunan RTH publik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, sementara RTH privat menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan.
Pemanfaatan RTH harus mendapatkan izin dari Bupati dan harus sesuai dengan persyaratan pengendalian dan pelestarian RTH.
Pemeliharaan dan pengamanan RTH menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dengan partisipasi masyarakat.
Pengawasan dan pengendalian RTH dilakukan melalui pemantauan, monitoring, evaluasi, perizinan, penertiban, dan penegakan hukum.
Perlindungan pohon di tepi jalan, termasuk pengaturan penebangan pohon yang harus memiliki izin dari Bupati.
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dan perlindungan pohon tepi jalan ditingkatkan melalui penyuluhan, sosialisasi, pendidikan, pelatihan, bantuan teknis, dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

\r\n

Peraturan ini juga mengatur larangan terhadap tindakan yang merusak RTH dan pohon di tepi jalan, serta mengatur pembiayaan pengelolaan RTH yang bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lainnya.

","transitional_provisions","1. Apabila pada RTH Publik dan RTH Privat terdapat bangunan atau peruntukan lain yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran/peringatan, penghentian kegiatan, denda administrasi, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.\r\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\r\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 39 dan/atau Pasal 40 dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MAGETAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF MAGETAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2017
CONCERNING
MANAGEMENT OF GREEN OPEN SPACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGETAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the growth and development of Magetan Regency in various sectors, accompanied by an increase in population growth, has had an impact on changes in the city structure and a decline in environmental quality, so efforts are needed to improve and maintain environmental quality, including through the management of green open spaces in the Region;
that in order to improve and maintain environmental quality through the management of urban forests and green open spaces as referred to in letter a and to protect and preserve the existence of trees on the side of public roads and public facilities controlled by the Regional Government, it is necessary to make protection efforts through

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb876d70-4676-4d8c-9f90-b1a475bba102","actionData","errors"]