[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb86cbdf-8d40-456e-8f99-b8ee64b3ac8f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak\r\nPenyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-09-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kendari","place_of_enactment","Kendari","theme","Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak\r\nPenyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak\r\nPenyandang Disabilitas\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Penyandang Disabilitas rnerupakan bagian dari\r\npenduduk di wilayah Daerah yang wajib dijamin\r\nPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi\r\nmanusianya oleh negara;\r\nb. bahwa diperlukan perbaikan dan pengembangan dalam\r\naspek fasilitas dan layanan di Daerah untuk menciptakan.\r\nlingkungan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas,\r\nsehingga dapat mendukung hidup secara mandiri, setara\r\nnon diskriminatif dan produktif;\r\nc. bahwa untuk memberikan arab, landasan dan kepastian\r\nhukum kepada semua pihak yang terlibat dalam\r\nPelaksanaan Penghormatan, Peiindungan, dan\r\nPemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diperlukan suatu\r\npengaturan dalam bentuk peraturan daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Uaerah tentang Pelaksanaan Penghcrmatan,\r\nPelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang\r\nDisabilitas; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang\r\nPernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 44,\r\nTambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3602);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6841); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PELAKSANAAN\r\nBAB III KOORDINASI\r\nBAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB V PENDANAAN\r\nBAB VI PENGHARGAAN\r\nBAB VII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2024. \n 45 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Latar belakangnya adalah perlunya jaminan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dan penciptaan lingkungan inklusif. Peraturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan penyandang disabilitas, termasuk perencanaan dan evaluasi program, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan inklusif, kesempatan kerja dan kewirausahaan, pelayanan kesehatan yang memadai, fasilitas olahraga yang aksesibel, akses kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, infrastruktur yang inklusif, pelayanan publik yang mudah diakses, transportasi yang aman dan nyaman, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan yang akurat, serta akses komunikasi dan informasi. Peraturan ini juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penyelenggara layanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.\n2. Perusahaan yang tidak memenuhi kuota tenaga kerja penyandang disabilitas dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan / atau direkomendasikan ke instansi terkait.\n3. Pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan upah yang sama dan menjamin hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau direkomendasikan ke instansi terkait.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KENDARI
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF KENDARI CITY
NUMBER 2 OF 2024
on
IMPLEMENTATION OF RESPECT, PROTECTION, AND FULFILLMENT OF RIGHTS
OF PERSONS WITH DISABILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KENDARI,

Considering / Whereas :

that Persons with Disabilities are part of the population in the region who must be guaranteed respect, protection, and fulfillment of their human rights by the state;
that improvements and development are needed in aspects of facilities and services in the region to create an inclusive environment for Persons with Disabilities, so as to support living independently, equally non-discriminatory and productively;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in the Implementation of Respect, Protection, and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, a regulation in the form of a regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb86cbdf-8d40-456e-8f99-b8ee64b3ac8f","actionData","errors"]