[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb823db8-c100-42ee-98c5-571dd516a080","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-04-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai","place_of_enactment","Ruteng","theme","Pemilihan Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa-Pemilihan-kepala
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/No. 01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa bahwa demi kelancaran proses pemilihan kepala desa, maka perlu pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa; bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka pemilihan kepala desa perlu diatur dengan peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Psal 18 bayat (6) UUD 1945: UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 82 Tahun 2015 \n Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Pemilihan Kepala Desa; IV. Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan PNS Sebagai Calon Kepala Desa; V. Tahapan Pemilihan Kepala Desa; VI. Pemungutan Suara Lanjutan, Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan; VII. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah; VIII. Pengangkatan Kepala Desa; IX. Masa Jabatan Kepala Desa; X. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; XI. Larangan; XII. Pemberhentian Kepala Desa; XIII. Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa; XIV. Pembiayaan; XV. Sanksi; XVI. Ketentuan Peralihan; XVII. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019. \n 43 halaman; 5 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 01), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 01).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Manggarai. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, serta untuk mengganti Peraturan Daerah sebelumnya yang dianggap perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pemilihan kepala desa, termasuk:

\n\n

Tahapan pemilihan: Persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan.
Persyaratan dan pencalonan: Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon kepala desa, proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan calon.
Pemilih: Syarat-syarat pemilih, pendaftaran pemilih, dan penyusunan daftar pemilih.
Kampanye: Tata cara kampanye, larangan dalam kampanye, dan sanksi pelanggaran kampanye.
Pemungutan suara: Tata cara pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih.
Kondisi khusus: Pengaturan mengenai pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan jika terjadi bencana.
Penyelesaian sengketa: Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah dalam proses pemilihan.
Pengangkatan dan pelantikan: Proses pengangkatan, pelantikan, dan serah terima jabatan kepala desa terpilih.
Masa jabatan: Ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa.
Pemilihan antar waktu: Tata cara pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa.
Larangan bagi kepala desa: Daftar larangan yang tidak boleh dilanggar oleh kepala desa.
Pemberhentian kepala desa: Kondisi dan prosedur pemberhentian kepala desa.
Pakaian dinas dan atribut: Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut kepala desa.
Pembiayaan: Sumber pembiayaan pemilihan kepala desa.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pembentukan panitia pemilihan di tingkat kabupaten dan desa, serta tugas dan wewenang masing-masing panitia.

","transitional_provisions","1. Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.","sanctions","1. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati melalui Camat.\n2. Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilarang :\na. mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa berikutnya\nb. mencalonkan diri menjadi perangkat desa; dan\nc. mencalonkan diri menjadi anggota BPD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MANGGARAI
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF MANGGARAI REGENCY
NUMBER 1 OF 2019
ON
VILLAGE HEAD ELECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MANGGARAI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to ensure the smooth running of the village head election process, it is necessary to regulate the procedures for nomination, election, appointment, inauguration and dismissal of village heads;
that with the enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 on Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 on Villages and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 on Village Head Elections, as amended by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 65 of 2017 on Amendments to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 on Village Head Elections, the village head election

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb823db8-c100-42ee-98c5-571dd516a080","actionData","errors"]