[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb8126c0-9024-4949-9c3e-ed82730cbd38","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-01-11","effective_date","2016-05-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LALU LINTAS
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 29
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan J alan dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna;\r\nb. bahwa penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam satu kebijakan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat;\r\nc. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selarnat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang lebih jelas dan tegas serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maim perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan;\r\n \n Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu\r\nLintas;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Nomor 2);\r\n \n Tujuan Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Daerah adalah :\r\na. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat,memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa,serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;\r\n b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;\r\ndan\r\nc. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016. \n 103 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bertujuan untuk mewujudkan sistem LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu guna mendorong perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menegakkan hukum. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ hingga pengawasan dan pengendalian.

\r\n\r\n

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan LLAJ, termasuk penetapan kebijakan, pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum. Peraturan ini mengatur jaringan LLAJ, termasuk rencana induk jaringan yang memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional dan provinsi. Penggunaan jalan kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas jalan, dengan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas dan marka jalan yang harus dipenuhi. Sistem Kecerdasan Transportasi (Intelligent Transport System) diterapkan untuk membuat transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor, terminal, pembinaan pemakai jalan, penanggulangan kecelakaan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, angkutan (orang dan barang), perparkiran, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, serta sumber daya di bidang LLAJ. Forum LLAJ dibentuk sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial mencakup kewajiban memiliki izin usaha angkutan, izin trayek, dan izin operasi bagi badan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum. Peremajaan kendaraan bermotor umum dilakukan untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan. Pengusaha angkutan orang wajib memiliki fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor umum. Pengaturan angkutan barang mencakup persyaratan dan tata cara pengangkutan barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur fasilitas parkir umum, juru parkir, kewajiban petugas parkir dan pengguna jasa parkir, serta pengawasan, pengendalian, dan penertiban parkir. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ dilakukan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
CONCERNING
ROAD TRAFFIC
AND TRANSPORTATION

COPY

REGENT OF TUBAN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
CONCERNING
ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb8126c0-9024-4949-9c3e-ed82730cbd38","actionData","errors"]