[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb80d993-543d-4746-96fb-19a05e1cd8b3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang Nomor 04 Tahun 2013 tentang BANGUNAN GEDUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang No. 04 Tahun 2013","number","04","year","2013","published_date","2013-06-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang Panjang","place_of_enactment","Padang Panjang","theme","BANGUNAN GEDUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bangunan gedung
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD 2013 NO. 04, LL SETDA KOTA PADANG PANJANG : 55 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, make pengaturan tentang Bangunan Gedung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\nb. bahwa untuk terwujudnya bangunan gedung secara tertib dan teratur sesuai dengan fungsinya, diperlukan masyarakat dan pemerintah daerah pembinaan peran dari pemerintah daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. \n Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang\r\nPeraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2007 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\nKeputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PN.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil\r\nKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung\r\nPeraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNSJ Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang\r\nPeraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang\r\nPeraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025\r\nPeraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025\r\nPeraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang\r\nPeraturan Daerah Kota Padang Panjan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencan Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjan Tahun 2012-2032 \n Menetapkan tentang Bangunan Gedung \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013. \n 78 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang ini mengatur tentang bangunan gedung, dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung mulai dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, hingga kelaikan bangunan gedung agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, serasi dengan lingkungan, menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Fungsi Bangunan Gedung:\n
- Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
- Klasifikasi bangunan gedung didasarkan pada tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, luas, ketinggian, guna bangunan, dan kepemilikan.
- Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
\n
Persyaratan Bangunan Gedung:\n
- Persyaratan administratif meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB.
- Persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan (peruntukan lokasi, intensitas bangunan, arsitektur bangunan, pengendalian dampak lingkungan, RTBL) dan persyaratan keandalan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan).
\n
Penyelenggaraan Bangunan Gedung:\n
- Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi tahapan pembangunan (perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi), pemanfaatan (pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan berkala), pelestarian, dan pembongkaran.
- IMB diperlukan untuk pembangunan, perubahan, atau pemugaran bangunan gedung.
- Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diperlukan sebelum pemanfaatan bangunan gedung.
\n

Peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, serta pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF PADANG PANJANG CITY
YEAR 2013 NUMBER 4 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF PADANG PANJANG CITY
NUMBER 4 OF 2013
CONCERNING
BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANG PANJANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 6
of Law Number 28 of 2002
concerning Buildings, the
regulation regarding Buildings
needs to be stipulated by Regional
Regulation;
that in order to realize buildings
in an orderly and regular manner in accordance
with their function, the role of
the community and guidance from
the regional government are needed;
that based on the considerations
as referred to in letters a
and b, it is necessary to form a Regional
Regulation concerning Buildings.

In View of :

Law Number 8 of 1956
concerning the Establishment of Autonomous Regions
of Small Towns within the Regional
Area of Central Sumatra

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb80d993-543d-4746-96fb-19a05e1cd8b3","actionData","errors"]