[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb7192b1-5e34-4d91-904e-d4a420105657","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2014 tentang PertanggungjawabanPpelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sukabumi","place_of_enactment","Sukabumi","theme","PertanggungjawabanPpelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd - Pertanggungjawaban Pelaksanaan
2014
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD. 2014 (4) : 25 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PertanggungjawabanPpelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan \r\nDaerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2013; \n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peratu.ran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peratu.ran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peratu.ran Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2013; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawabanppelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaskanaan APBD.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2014. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Sukabumi ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 844.635.562.884,00 dan belanja sebesar Rp 838.405.936.902,00, sehingga terdapat surplus sebesar Rp 6.229.625.982,00. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 35.852.873.309,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1.500.000.000,00, menghasilkan pembiayaan neto sebesar Rp 34.352.873.309,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLP A) adalah Rp 40.582.499.291,00. Neraca per 31 Desember 2013 mencatat jumlah aset sebesar Rp 1.557.251.558.894,50, kewajiban sebesar Rp 14.982.089.209,00, dan ekuitas dana sebesar Rp 1.542.269.469.685,50. Laporan arus kas menunjukkan saldo kas akhir sebesar Rp 40.582.499.291,00. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Peraturan ini juga mencantumkan lampiran-lampiran yang berisi rincian lebih lanjut dari laporan keuangan tersebut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SUKABUMI
REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI CITY
NUMBER 4 OF 2014
ABOUT:
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2013

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUKABUMI,

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 184 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the Regional Head submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the APBD to the Regional House of Representatives (DPRD) in the form of financial statements that have been audited by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb7192b1-5e34-4d91-904e-d4a420105657","actionData","errors"]