[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb6b6335-d0e4-497a-85ea-4511d1b92b58","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-12-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangandaran","place_of_enactment","Parigi","theme","Pajak Sarang Burung Walet","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pAJAK
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2020/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:	\n \n Pajak daerah dilaksanakan sebagai kontribusi wajib pajak kepada Daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa untuk digunakan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Daerah. Potensi pendapatan asli daerah dari pengelolaan sarang burung walet perlu dilakukan pemungutan pajak sarang burung walet guna mengoptimalkan penerimaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk memberikan kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Pangandaran, diperlukan pengaturan mengenai Pajak Sarang Burung Walet. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Nama, Objek, dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, tarif, dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, Penetapan dan Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan, Tata Cara, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020. \n 20 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Pangandaran. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari potensi sarang burung walet guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek Pajak: Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, baik di dalam maupun di luar habitat alami.
Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Dasar Pengenaan Pajak: Nilai jual sarang burung walet, dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum dengan volume sarang burung walet.
Tarif Pajak:\n
- Sarang dari habitat alami: Burung walet 10%, burung sriti 5%.
- Sarang dari luar habitat alami: Burung walet 5%, burung sriti 3%.
\n
Wilayah Pemungutan: Tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Masa Pajak: 1 bulan kalender.
Kewajiban Wajib Pajak: Membayar pajak yang terutang, mengisi dan menyampaikan SPTPD paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara pembayaran, penagihan, pengajuan keberatan dan banding, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD, mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD, mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/289633/perda-kab-pangandaran-no-8-tahun-2023","600adf5f-0916-4556-9019-8c55994f9bd1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PANGANDARAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PANGANDARAN REGENCY
NUMBER 8 OF 2020
ABOUT
SWALLOW'S NEST TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PANGANDARAN,

\n\n \n \n

Considering:

that regional tax is implemented as a mandatory contribution of taxpayers to the Region by individuals or entities that are coercive in nature to be used for the welfare and prosperity of the people in the Region;
that the potential for local own-source revenue from the management of swallow's nests needs to be collected as swallow's nest tax in order to optimize revenue for the administration of government and the implementation of regional development;
that in order to provide legal certainty and effectiveness in the implementation of swallow's nest tax collection in Pangandaran Regency, it is necessary to regulate the Swallow's Nest Tax;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb6b6335-d0e4-497a-85ea-4511d1b92b58","actionData","errors"]