[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb4e2c6c-ce80-4d8e-8502-6d8eb342cad1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2008 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2008","number","16","year","2008","published_date","2008-05-16","effective_date","2008-05-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Merangin","place_of_enactment","Bangko","theme","PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - PENDAFTARAN PENDUDUK - PENCATATAN SIPIL
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2008/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penebitan dokumen kependudukan secara terpadu, terara, terkoordinasi dan berkesinambungan; Pengaturan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana di atur dalam Perda No. 26 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sudah tidak sesuai lagi dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu diganti. \n UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 66 Tahun 2001; Permendagri No. 28 Tahun 2005; Permendagri No. 5 Tahun 2004. \n Perda ini mengatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, meliputi: Hak dan Kewajiban; Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana; Registrar dan Pejabat Pencatat Sipil; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Blangko Dokumen Kependudukan; Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2008. \n Pada saat berlakunya Peraturan ini:\r\n1. Perda Kabupaten Merangin Noomr 26 Tahun 2001 tentang Ketentuan Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk;\r\n2. Perbup Merangin No. 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Merangin, \r\ndinyatakan tidak berlaku. \n Dengan berlakunya Perda ini, Perbup mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil agar disesuaikan.\r\nDengan berlakunya Perda ini, ketentuan yang mengatur mengenai jenis bahan dasar blangko KTP yang bertentangan dengan peraturan ini disesuaikan.\r\nPetunjuk mengenai teknis pelaksanaan Perda ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 30 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 26 Tahun 2001 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.\n2. Peraturan Bupati Merangin Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pendaftran Penduduk di Kabupaten Merangin.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Merangin. Latar belakangnya adalah untuk menata administrasi kependudukan secara terpadu dan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk koordinasi, pembentukan instansi pelaksana, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan masyarakat, penugasan kepada desa, pengelolaan data kependudukan, dan pengawasan. Instansi pelaksana memiliki kewajiban mendaftar peristiwa kependudukan, mencatat peristiwa penting, memberikan pelayanan yang sama dan profesional, menerbitkan dokumen kependudukan, mendokumentasikan hasil pendaftaran dan pencatatan sipil, menjamin kerahasiaan data, dan melakukan verifikasi data.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penduduk terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, termasuk hak mendapatkan pelayanan, perlindungan data pribadi, kepastian hukum atas dokumen, informasi data, dan ganti rugi atas kesalahan. Penduduk wajib mendaftarkan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan mutasi penduduk.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pendaftaran penduduk (pencatatan biodata, KK, KTP, perubahan alamat, perpindahan penduduk dalam dan luar wilayah Indonesia, WNI tinggal sementara, pendataan penduduk rentan adminduk) dan pencatatan sipil (kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, kematian, perubahan nama, peristiwa penting lainnya, pembatalan akta, perubahan kewarganegaraan).

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil agar disesuaikan\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang mengatur mengenai jenis bahan dasar blangko KTP yang bertentangan dengan peraturan ini disesuaikan.","sanctions","1. Setiap orang yang memberikan data dan atau keterangan palsu dan atau menyampaikan surat-surat dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan KTP diancam pidana paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan Akta Kelahiran, apabila terlambat mengurus dan membuat Akta Kelahiran anak, orang tua/wali paling lama 3 (tiga) Bulan dari Kelahiran, maka dikenakan denda sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MERANGIN REGENCY GOVERNMENT

MERANGIN REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER: 16 YEAR 2008
CONCERNING
GUIDELINES FOR IMPLEMENTING POPULATION REGISTRATION AND
CIVIL REGISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MERANGIN

\n\n \n \n

Considering:

that in order to regulate the Administration of Population Registration and
Civil Registration, it is necessary to organize the implementation and
issuance of population documents in an integrated, directed, coordinated
and sustainable manner;
that the regulation of the implementation of population registration and civil
registration as regulated in Regional Regulation Number 26 of 2001
concerning the Implementation of Population Registration is no longer in accordance
with Law Number 23 of 2006 concerning Population
Administration so it needs to be replaced;
that based on the considerations as in letters a and b
forming a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb4e2c6c-ce80-4d8e-8502-6d8eb342cad1","actionData","errors"]