[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb4a136d-c11c-4547-b9d0-fe224d1ab369","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kepelabuhanan dan Izin Kepelabuhanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 9 Tahun 2004","number","9","year","2004","published_date","2004-08-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Kepelabuhanan dan Izin Kepelabuhanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEPELABUHANAN-DAN-IZIN-KEPELABUHANAN
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD No.33 Seri D 2004
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kepelabuhanan dan Izin Kepelabuhanan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dan pengelolaan kepelabuhanan dalam menunjang program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka;\r\nPembangunan infrastruktur, suprastruktur dan fasilitas kepelabuhanan serta kegiatan jasa kepelabuhan perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU No. 5 Thn 1960; UU No. 21 Thn 1992; UU No. 23 Thn 1997; UU No. 22 Thn 1999; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 34 Thn 2000; PP No. 27 Thn 1999; PP No. 25 Thn 2000; PP No. 66 Thn 2001; PP No. 69 Thn 2001; Perda Kab. Bangka No. 23 Thn 2000; Perda Kab. Bangka No. 6 Thn 2004. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Kepelabuhanan dan Izin Kepelabuhanan; Kewenangan di Wilayah Perairan; Kawasan Pelabuhan; Tatanan Kepelabuhanan; Penetapan Lokasi Pelabuhan, Log Pond dan Instalasi Bawah Air serta Saluran Pengambilan/Pembuangan Air, Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan; Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Instalasi Bawah Air Serta Saluran Pemasukan/Pembuangan Air; Fungsi Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Pelabuhan; Pelaksana Kegiatan di Pelabuhan; Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan; Kegiatan Usaha Penunjang Pelabuhan; Kerjasama; Izin Kepelabuhanan; Ketentuan Perizinan; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan; Fasilitas Penampungan Limbah di Pelabuhan; Pengawasan dan Penegakan Hukum; Dewan Maritim Kabupaten; Sanksi; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kepelabuhanan dan izin kepelabuhanan di Kabupaten Bangka. Latar belakangnya adalah perlunya penataan dan pengelolaan kepelabuhanan dalam mendukung pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan, pembinaan, dan pengawasan infrastruktur, suprastruktur, fasilitas kepelabuhanan, serta kegiatan jasa kepelabuhan.

Ketentuan substansial mencakup:

Kewenangan Pemerintah Daerah di wilayah perairan.
Penggunaan kawasan pelabuhan untuk penyelenggaraan kepelabuhanan.
Penataan kepelabuhanan yang terpadu, meliputi kegiatan, peran, dan fungsi pelabuhan.
Pembinaan kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah, termasuk pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.
Penetapan lokasi pelabuhan, log pond, instalasi bawah air, saluran pengambilan/pembuangan air, rencana induk pelabuhan, DLKR, dan DLKP.
Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan serta instalasi bawah air.
Fungsi Pemerintah dan Pemerintah Daerah di pelabuhan.
Pelaksanaan kegiatan di pelabuhan oleh berbagai pihak.
Pelayanan jasa kepelabuhanan.
Kegiatan usaha penunjang pelabuhan.
Kerjasama dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.
Izin kepelabuhanan untuk berbagai kegiatan.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa.
Tarif pelayanan jasa kepelabuhanan.
Fasilitas penampungan limbah di pelabuhan.
Pengawasan dan penegakan hukum.
Pembentukan Dewan Maritim Kabupaten.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan persyaratan terkait pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, serta perlindungan lingkungan.

","transitional_provisions","1. Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Semua pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan izin operasi, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dinyatakan sebagai Pelabuhan Khusus.\n4. Bagi instalasi bawah air dan saluran pengambilan / pembuangan air sungai yang sudah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan izin operasi/ penggunaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengoperasian pelabuhan yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 9 OF 2004
CONCERNING
PORT AFFAIRS AND PORT LICENSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in the context of implementing Regional Autonomy in the Transportation sector, it is necessary to organize and manage port affairs in supporting development programs to improve the welfare of the community in Bangka Regency;
that the development of infrastructure, superstructure and port facilities as well as port service activities needs to be regulated, fostered, supervised and stipulated by a Regional Regulation of Bangka Regency;

In view of:

Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 73, Supplement to the State Gazette Number 1821);
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb4a136d-c11c-4547-b9d0-fe224d1ab369","actionData","errors"]