[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb2da8b8-87be-4147-8900-e8c6790cc556","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Pengelolaan Sampah dan Kebersihan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah dan Kebersihan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan \r\nkepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan\r\nkewenangan Pemerintah Daerah serta peran \r\nmasyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan\r\nsampah dapat berjalan secara propersional, efektif \r\ndan efesien \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia\r\nNomor 12 tahun 2011; Peraturan Pernerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan \r\nDaerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 \n Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:\r\na. sampah rumah tangga; \r\nb. sampah sejenis sampah rumah tangga; \r\nc. sampah spesifik. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017. \n Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota\r\nPalangka Raya Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan \r\nLingkungan dan Pertamanan (Lembaran Daerah \r\nKota Palangka Raya \r\n Tahun 2006 Nomor 03) dinyatakan tidak berlaku. \n 48 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 03)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah agar berjalan proporsional, efektif, dan efisien. Pengelolaan sampah meliputi kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah.

\n\n

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, termasuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, memfasilitasi upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota, melakukan pembinaan dan pengawasan, memberikan bantuan teknis, menetapkan lokasi TPS, TPST, Transfer Depo Sampah dan/atau TPA, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

\n\n

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh informasi yang benar, mendapatkan perlindungan dan kompensasi, serta memperoleh pembinaan. Setiap orang wajib mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan, menyediakan tempat sampah, dan menjaga kebersihan lingkungan. Produsen wajib mengelola kemasan yang sulit terurai. Pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan pemilahan sampah.

\n\n

Penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri atas pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir). Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha atau bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain dalam kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pemerintah Daerah memungut retribusi atas pelayanan yang diberikan.

\n\n

Setiap orang yang melakukan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota, kecuali yang dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pihak yang melakukan inovasi, pelaporan pelanggaran, pengurangan timbulan sampah, dan tertib penanganan sampah, serta memberikan disinsentif kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bantuan teknis, bimbingan teknis, diseminasi peraturan, dan pendidikan/pelatihan.

","transitional_provisions","1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang atau lembaga/badan usaha yang melakukan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Setiap orang atau lembaga/badan usaha badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 dapat di pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE REGIONAL OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER: 01 OF 2017
on
WASTE MANAGEMENT AND SANITATION
GOVERNMENT OF PALANGKA RAYA CITY
YEAR 2017
MAYOR OF PALANGKA RAYA
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGULATION OF THE REGIONAL OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 1 OF 2017
on
WASTE MANAGEMENT AND SANITATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in waste management legal certainty, clarity of responsibility and authority of the Regional Government as well as the role of the community and the business world are needed so that waste management can run proportionally, effectively and efficiently;
that based on the considerations as intended in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Palangka Raya City on Waste Management and Sanitation;

Bearing in Mind / Having Regard to :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb2da8b8-87be-4147-8900-e8c6790cc556","actionData","errors"]