[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb0efdcb-408c-4736-b898-5575d3ff85ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":85,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Kristen","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016","number","27","year","2016","published_date","2016-06-13","effective_date","2016-06-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[],"tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Kristen","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Agama NO. 27, BN.2016/NO.886,Peraturan.go.id: 12 hlm.
Peraturan Menteri Agama TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Kristen
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen. Perubahan tersebut meliputi penambahan definisi istilah baru terkait Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), dan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK). Kurikulum untuk SDTK, SMPTK, dan SMTK terdiri dari kurikulum pendidikan umum dan kurikulum pendidikan keagamaan Kristen. Struktur kurikulum mata pelajaran pada SDTK, SMPTK, dan SMTK ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Selain itu, ditambahkan ketentuan mengenai kurikulum pada SMAK yang terdiri dari muatan pendidikan umum, pendidikan keagamaan Kristen, dan pendidikan peminatan. Muatan pendidikan umum mencakup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah Indonesia, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olah Raga, serta Keterampilan/Kewirausahaan. Muatan pendidikan keagamaan Kristen terdiri dari Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Pengetahuan Alkitab, dan Etika Kristen. Muatan pendidikan peminatan terdiri dari kelompok mata pelajaran peminatan Matematika dan Ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial, serta Ilmu Bahasa dan Budaya. Struktur kurikulum mata pelajaran pada SMAK ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Ditambahkan pula ketentuan mengenai Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Inti pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi Inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Inti ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Penilaian Pendidikan Keagamaan Kristen dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah. Penilaian oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Mata pelajaran umum dalam ujian nasional mengikuti mata pelajaran pada ujian nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mata pelajaran keagamaan dalam ujian nasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan BSNP.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.886, 2016
MORA. Education. Christian Religion.
Amendment.

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS NUMBER 7 OF 2012
CONCERNING CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the effectiveness of the implementation of Christian Religious Education, it is necessary to amend the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 7 of 2012 concerning Christian Religious Education;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Religious Affairs concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 7 of 2012

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb0efdcb-408c-4736-b898-5575d3ff85ac","actionData","errors"]