[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb0e7536-791a-40e4-b70f-c22266cf371a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","short_title","Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 32 Tahun 2013","number","32","year","2013","published_date","2013-10-23","effective_date","2013-11-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","54e6bd18-cf1c-4668-a41d-325635fe7483","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","short_name","Perka BPKP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"13b03689-59b7-45f9-9c2f-f2f9d275b3d5","Mekanisme Pengaduan Internal",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. 32, BN.2013/No.1299, peraturan.go.id: 11 hlm.
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan TENTANG Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mengatur tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di lingkungan BPKP.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih melalui partisipasi pegawai dan pihak eksternal dalam bentuk pengaduan mengenai pelanggaran oleh pegawai di lingkungan BPKP. Tujuannya adalah menyediakan ruang bagi pelapor, memberikan sanksi bagi pelanggar, memperbaiki sistem manajemen BPKP, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Sistem Pengelolaan Pengaduan mencakup mekanisme penyampaian pengaduan (melalui surat, email, pesan singkat, telepon, kotak pos, kotak saran, atau pejabat penerima pengaduan), tindak lanjut pengaduan (penelaahan atau audit investigatif oleh Inspektorat), hak dan tanggung jawab pelapor (hak mengadu, hak atas pelayanan dan jawaban, hak atas perlindungan), hak dan tanggung jawab Inspektorat (hak menunda/menghentikan tindak lanjut, kewajiban merahasiakan identitas pelapor, kewajiban memberikan jawaban), pelaporan pengaduan (laporan bulanan Inspektorat kepada Kepala BPKP), serta pemberian penghargaan kepada pelapor yang berjasa.

Prinsip dasar sistem ini meliputi tanggung jawab pegawai untuk memberikan informasi pelanggaran, larangan pembalasan terhadap pelapor, dan sanksi bagi tindakan pembalasan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1299, 2013

FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY. Complaint Management. BPKP. System.

REGULATION OF THE HEAD OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 32 OF 2013
CONCERNING
COMPLAINT MANAGEMENT SYSTEM WITHIN THE
FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize good and clean governance through the participation of employees and external parties in the form of complaints with data and information, it is necessary to have a complaint management system regarding violations by employees within the Financial and Development Supervisory Agency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb0e7536-791a-40e4-b70f-c22266cf371a","actionData","errors"]