[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb06b309-f894-4eb1-8cef-8185bb02f4e7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2009-06-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","Pencegahan Dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2009/NO.2, TLD No.2, LL PROV. KALBAR: 24 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan Dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:	\n \n bahwa perkembangan jumlah kasus HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Barat semakin meningkat dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya terhadap kualitas kesehatan masyarakat sehingga perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara melembaga, sistimatis, komprehensif, partisipatif, terpadu dan berkesinambungan; \r\nbahwa posisi wilayah daerah Kalimantan Barat yang strategis, memiliki kawasan perbatasan antar negara dan antar provinsi serta menjadi lintas keluar masuk penduduk khususnya tenaga kerja ke luar negeri telah menempatkan daerah ini berpeluang terhadap penyebaran HIV dan AIDS;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Barat. \n Dasar Hukum Peraturan ni adalah: UU No 25 Tahun 1956, UU No 19 Tahun 1992, UU No 23 Tahun 1992, UU No 5 Tahun 1997, UU No 22 Tahun 1997, UU No 39 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2002, UU No 10 Tahun 2004, UU No 29 Tahun 2004,UU No 32 Tahun 2004, UU No 21 Tahun 2007, PP No 21 Tahun 1994, Perpres No 75 Tahun 2006, Perda No 3 Tahun 2007. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kebijakan dan strategis, objek dan subjek, kelembagaan, tugas dan fungsi KPA Provinsi, kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, perlindungan, kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, peran serta masyarakat, pembiayaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sanksi ad ministrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2009. \n terdiri dari 17 hlm peraturan dan 7 hlm penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya nasional. Kebijakan ini didasarkan pada asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keadilan, dan kesetaraan gender.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk kebijakan dan strategi pencegahan yang mengacu pada kebijakan nasional, serta peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. KPA Provinsi dibentuk untuk mengkoordinasikan upaya ini, dengan tugas menetapkan kebijakan, melaksanakan penyuluhan, dan memantau pelaksanaan program. Obyek pengaturan adalah semua orang, khususnya kelompok berisiko, dengan subyek meliputi masyarakat umum, organisasi profesi, lembaga pemerintah, LSM, ODHA, dan OHIDHA.

\r\n\r\n

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan meliputi promosi kesehatan, pencegahan HIV dan AIDS melalui komunikasi perubahan perilaku, program kondom, klinik IMS, pengurangan dampak buruk narkoba, dan pencegahan penularan dari ibu ke anak. Perawatan dan dukungan bagi ODHA dan OHIDHA dilakukan melalui pendekatan berbasis klinik, keluarga, kelompok dukungan, dan masyarakat. Surveilans dilakukan untuk memperoleh data valid tentang penyebaran HIV dan AIDS. Peraturan ini juga mengatur perlindungan terhadap ODHA dari diskriminasi dan menjaga kerahasiaan status HIV.

","transitional_provisions","sanctions","1. Lembaga swasta atau elemen masyarakat yang menggunakan keuangan daerah untuk program HIV/AIDS dan tidak berpartisipasi dalam pengamatan perkembangan HIV/AIDS atau tidak melaporkan aktivitas programnya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan dan/atau pencabutan izin.\r\n2. Penyelenggara layanan kesehatan yang menolak memberikan pelayanan atau memberikan pelayanan diskriminatif kepada ODHA dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN
NUMBER 2 OF 2009
ON
PREVENTION AND MITIGATION OF HIV AND AIDS
IN THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

Considering / Whereas:

that the development of the number of HIV and AIDS cases in the Province of West Kalimantan is increasing and can have a negative impact on various aspects of life, especially on the quality of public health, so it is necessary to take preventive and institutional measures, systematically, comprehensively, participatively, in an integrated and sustainable manner;
that the strategic position of the West Kalimantan region, which has cross-border areas between countries and between provinces and becomes a cross-border area for the entry and exit of residents, especially manpower to foreign countries, has placed this region at risk of the spread of HIV and AIDS;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb06b309-f894-4eb1-8cef-8185bb02f4e7","actionData","errors"]