[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb058220-f02f-4d8e-87c7-99657663c6a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2024
Peraturan Menteri Agama NO. 1, BN 2024 (49) : 22 hlm
Peraturan Menteri Agama TENTANG Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan mengenai akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Kebijakan ini mencakup:

Fasilitasi Penyediaan Akomodasi yang Layak:\n
- Menteri Agama wajib memfasilitasi satuan pendidikan (madrasah, pesantren, satuan pendidikan keagamaan, dan perguruan tinggi keagamaan) dalam menyediakan akomodasi yang layak.
- Fasilitasi dilakukan melalui dukungan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyediaan kurikulum.
- Satuan pendidikan yang telah menerima peserta didik penyandang disabilitas wajib menyampaikan data melalui sistem pendataan pendidikan.
\n
Bentuk Akomodasi yang Layak:\n
- Akomodasi yang layak diberikan berdasarkan ragam disabilitas (fisik, intelektual, mental, sensorik).
- Akomodasi mencakup aksesibilitas fisik, fleksibilitas proses pembelajaran, materi pembelajaran yang disesuaikan, fleksibilitas dalam evaluasi, dan dukungan lainnya.
\n
Unit Layanan Disabilitas:\n
- Menteri memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada berbagai jenjang pendidikan.
- ULD bertugas melakukan analisis kebutuhan, menyediakan data dan informasi, memberikan rekomendasi, melaksanakan pelatihan, pendampingan, serta pengawasan dan evaluasi.
- Perguruan tinggi keagamaan wajib memfasilitasi pembentukan ULD atau menguatkan fungsi unit yang ada.
\n
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan:\n
- Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyediaan akomodasi yang layak dan kinerja ULD.
- Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Menteri.
\n
Peran Serta Masyarakat:\n
- Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan memberikan bantuan dalam pemenuhan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.
\n
Pendanaan:\n
- Pendanaan bersumber dari APBN, APBD, masyarakat, dan sumber lain yang sah.
\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai sanksi administratif bagi satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan terkait akomodasi yang layak.

","transitional_provisions","sanctions","1. Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak yang tidak melaksanakan ketentuan dikenai sanksi administratif.\n2. Perguruan tinggi kegamaan yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif.\n3. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
REASONABLE ACCOMMODATIONS FOR STUDENTS WITH
DISABILITIES IN EDUCATIONAL UNITS
WITHIN THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 6, Article 17,
Article 31, Article 35, and Article 41 paragraph (2) of Government
Regulation Number 13 of 2020 concerning Reasonable
Accommodations for Students with Disabilities, it is necessary
to stipulate a Regulation of the Minister of Religious Affairs concerning
Reasonable Accommodations for Students with Disabilities in
Educational Units within the Ministry of Religious Affairs;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb058220-f02f-4d8e-87c7-99657663c6a8","actionData","errors"]