[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","caf8138e-4e8c-4083-9bdc-a4f506986764","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Penganggaran Terpadu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-03-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Sistem Perencanaan Pembangunan Penganggaran Terpadu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem-perencanaan-pembangunan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2021/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Perencanaan Pembangunan Penganggaran Terpadu
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien melalui penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran;\r\nb. bahwa dalam perencanaan dan pembangunan perlu disusun sistem perencanaan pembangunan yang meliputi pengelolaan rencana pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan serta perlu disinergikan dengan tahapan penganggaran dan memperhatikan hasil pengendalian serta evaluasi;\r\nc. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Pasal 260, Pasal 263, dan Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dibentuk Pemerintah Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;\r\nd. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pendekatan dan kewenangan, rencana pembangunan daerah, masa reses anggota DPRD, rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, koordinasi perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, kinerja pembangunan daerah, perubahan rencana pembangunan daerah, pengelolaan SIP3T, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021. \n 80 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu di Kabupaten Banyumas. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, demokratis, transparan, dan akuntabel, serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Tujuan dari sistem ini adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta menjamin pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sistem ini juga bertujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah) dan dokumen penganggaran (KUA, PPAS, RKA Perangkat Daerah, APBD, DPA Perangkat Daerah).
Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, dan spasial.
Kewenangan penyusunan dokumen perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah.
Proses penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang melibatkan persiapan, penyusunan rancangan, Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.
Masa Reses anggota DPRD dan pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan.
Proses penyusunan APBD yang melibatkan TAPD, KUA, PPAS, RKA Perangkat Daerah, dan pembahasan dengan DPRD.
Koordinasi perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu.
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
Kinerja pembangunan daerah dan indikatornya.
Perubahan rencana pembangunan daerah.
Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (SIP3T).

\n","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUMAS
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 2 OF 2021
ON
INTEGRATED DEVELOPMENT PLANNING AND
BUDGETING SYSTEM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to implement good regional governance with democratic, transparent and accountable principles, it is necessary to prepare effective and efficient regional development planning through the preparation of a Development Planning and Budgeting System;
that in planning and development, it is necessary to prepare a development planning system that includes the management of long-term, medium-term and annual development plans and needs to be synergized with the budgeting stages and pay attention to the results of control and evaluation;
that as implementation of the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004

","pdf_url","/proxy/pdf?id=caf8138e-4e8c-4083-9bdc-a4f506986764","actionData","errors"]