[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cae2f665-2721-4e39-ba9e-e745527f07ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanaman modal
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 190
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan\r\nmasyarakat Kabupaten Buton perlu penyelenggaraan\r\npenanaman modal yang mampu meningkatkan daya saing\r\ndaerah, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan\r\nsumberdaya lokal;\r\nb. bahwa untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi\r\ninvestasi Kabupaten Buton perlu diciptakan iklim\r\npenanaman modal yang kondusif sehingga dapat\r\nmendorong terwujudnya pembangunan ekonomi daerah\r\nyang tangguh;\r\nc. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian\r\nhukum kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan\r\npenanaman modal, perlu pengaturan tentang penanaman\r\nmodal;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penanaman Modal; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor\r\n74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang\r\nPenanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6856);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6856); \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nKEBIJAKAN PENANAMAN MODAL\r\nBAB III\r\nPROMOSI PENANAMAN MODAL\r\nBAB IV\r\nPELAYANAN PENANAMAN MODAL\r\nBAB V\r\nPENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL\r\nBAB VI\r\nPENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL\r\nBAB VII\r\nPENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL\r\nBAB VIII\r\nINSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL\r\nBAB IX\r\nKETENAGAKERJAAN\r\nBAB X\r\nHAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL\r\nBAB XI\r\nPENYELESAIAN SENGKETA\r\nBAB XII\r\nPERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB XIII\r\nPENDANAAN\r\nBAB XIV\r\nKETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XV\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023. \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 26).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanaman modal di Kabupaten Buton. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan sumber daya lokal. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan mendorong pembangunan ekonomi daerah yang tangguh.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Perencanaan Penanaman Modal: Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah yang mengacu pada RUPM nasional, provinsi, dan prioritas pengembangan potensi daerah.\n2. Pengembangan Penanaman Modal: Pemerintah Daerah berupaya memacu pengembangan penanaman modal melalui pelayanan perizinan yang mudah, penyelesaian hambatan, fasilitasi data dan informasi, perencanaan bidang usaha, kemitraan usaha, kerja sama, peningkatan daya saing, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM.\n3. Promosi Penanaman Modal: Pemerintah Daerah melaksanakan promosi penanaman modal melalui berbagai bentuk seperti bimbingan, pameran, temu usaha, seminar investasi, misi dagang, dan penyebarluasan informasi.\n4. Pelayanan Penanaman Modal: Pelaksanaan pelayanan penanaman modal meliputi pengkajian, perumusan, penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal, melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang, dan pemberian usulan persetujuan fasilitas/insentif Daerah.\n5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Dinas melaksanakan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal meliputi fasilitasi penanaman modal bagi penanam modal dan pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.\n6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal: Pemerintah Daerah menyediakan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.\n7. Pengembangan Penanaman Modal: Pemerintah Daerah memacu pengembangan penanaman modal melalui pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat sesuai mekanisme.\n8. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal: Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal di Daerah sesuai kewenangannya.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban penanam modal, penyelesaian sengketa, peran serta masyarakat, dan pendanaan.","transitional_provisions","1. Penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Dokumen RUPM yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal dan pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah harus di evaluasi untuk mengakomodir dinamika pembangunan di daerah terkait penanaman modal, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap penanam modal yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pengenaan daya paksa polisional, pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dan/atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Buton No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12989/perda-kab-buton-no-3-tahun-2015","8cebbf4f-56c3-4cf2-949d-8cfee2e7b2c4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BUTON REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
CONCERNING
INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUTON,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the welfare of the people of Buton Regency, it is necessary to organize investment that is able to increase regional competitiveness, create jobs, and empower local resources;
that in order to utilize and develop the investment potential of Buton Regency, it is necessary to create a conducive investment climate so as to encourage the realization of a resilient regional economic development;
that in order to provide direction, foundation, and legal certainty to parties involved in the implementation of investment, it is necessary to regulate investment;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cae2f665-2721-4e39-ba9e-e745527f07ac","actionData","errors"]