[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cade5db5-cb7c-4f6d-91ab-2aadcd442709","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-04-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung Timur","place_of_enactment","Manggar","theme","Pemajuan Kebudayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMAJUAN – KEBUDAYAAN - DAERAH
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD Kab. Belitung Timur Tahun 2022 No. 4, TLD. 107
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pemajuan Kebudayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan, sehingga diperlukan suatu aturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 5 Tahun 2017; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 87 Tahun 2021; Perda Kab. Belitung Timur No. 14 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, asas dan objek pemajuan kebudayaan, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, kebijakan pemajuan kebudayaan daerah, upaya pemajuan kebudayaan daerah, pengawasan, partisipasi masyarakat, penghargaan pendanaan, pelapran dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022. \n 26 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk melestarikan dan mengelola kebudayaan daerah sebagai kekayaan dan identitas bangsa, serta untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam pemajuan kebudayaan daerah. Latar belakangnya adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk melestarikan kebudayaan guna memperkokoh jati diri bangsa dan mempererat persatuan dalam NKRI.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pemajuan kebudayaan, termasuk asas-asas seperti toleransi, keberagaman, dan kelokalan. Objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pemerintah Daerah bertugas menjamin kebebasan berekspresi, pelindungan atas ekspresi budaya, menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan, serta membentuk mekanisme pelibatan masyarakat.

\n\n

Pemerintah Daerah berwenang merumuskan kebijakan pemajuan kebudayaan, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan, serta merumuskan mekanisme pendanaan. Kebijakan pemajuan kebudayaan daerah didasarkan pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Data Objek Pemajuan Kebudayaan dikelola dalam Data Pokok Kebudayaan Daerah. Upaya pemajuan kebudayaan meliputi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

\n\n

Pelindungan dilakukan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pengembangan meliputi penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman. Pemanfaatan bertujuan membangun karakter budaya daerah, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembinaan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, standarisasi SDM kebudayaan, fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan, dan fasilitasi pendanaan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST BELITUNG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST BELITUNG REGENCY
NUMBER 4 OF 2022
ABOUT
ADVANCEMENT OF REGIONAL CULTURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST BELITUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that regional culture is the wealth and identity of a nation that needs to be preserved and managed to ensure the progress of civilization, enhance the degree of humanity and become an investment in future development in order to realize the welfare, prosperity, justice and peace of society;
that the Regional Government is obliged to preserve culture to strengthen the nation's identity, dignity, and foster national pride and strengthen the unity and integrity of the nation within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia through Protection, Development, Utilization and Guidance;
that a regulation is needed to provide direction,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cade5db5-cb7c-4f6d-91ab-2aadcd442709","actionData","errors"]